Tugas dan Wewenang KPPS dalam Pemilu

KOMPAS.com – KPPS merupakan salah satu badan ad hoc yang membantu komisi pemilihan umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu).

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berikut tugas dan wewenang KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu.

Baca juga: Apa Itu KPPS Dalam Pemilu?

Tugas KPPS dalam Pemilu

KPPS berkedudukan di TPS dan bertugas dalam pemungutan suara. Secara umum, tugas KPPS berhubungan langsung dengan pemilih. 

Adapun tugas KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022, yakni:

• Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
• Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan jika peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;
• Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
• Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas TPS, panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) melalui PPS;
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bertugas, KPPS bertanggung jawab kepada KPU kabupaten/kota melalui PPS. KPPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan Pemilu kepada PPS minimal sekali dalam masa kerjanya.

Baca juga: KPU Tetapkan Usia Petugas KPPS Pemilu 2024 Maksimum 55 Tahun

Wewenang KPPS dalam Pemilu

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, KPPS mempunyai sejumlah wewenang. Wewenang KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

• Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
• Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referensi:

• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota