Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Negara Lain Bergantung dengan Indonesia

Kompas.com - 02/12/2022, 14:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, keterbukaan ekonomi harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjadikan negara lain bergantung kepada Indonesia.

Menurut Jokowi, Indonesia tidak boleh mengikuti nasib negara-negara Amerika Latin yang menurutnya tidak mengalami perkembangan signifikan meski mereka juga membuka pintu ekonominya.

"Harus kita bisa mendesain negara lain tergantung kepada kita, harus, jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Ini yang saya lihat kekeliruan di Amerika Latin, hanya menjadi cabang," kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Jokowi: Enggak Perlu Sakit Hati Kalah Digugat di WTO

Tanpa menyebut negara yang dimaksud, Jokowi menilai negara-negara Amerika Latin itu gagal membuat negara lain bergantung kepada negara tersebut.

Akibatnya, negara itu selalu berstatus sebagai negara berkembang selama puluhan tahun meski sudah mendapatkan banyak investor.

"Banyak investor masuk, tapi hanya menjadi cabang. Ekonominya tumbuh, tetapi hanya menjadi cabang," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, Indonesia sebaiknya meniru langkah Taiwan dan Korea Selatan yang menurutnya sudah membuat banyak negara ketergantungan.

Ia menuturkan, Taiwan kini fokus memproduksi chip, sedangkan Korea Selatan membuat komponen-komponen digital yang dicari-cari oleh perusahaan besar Amerika Serikat.

Baca juga: Jokowi: Pemilu 2024 Bukan Pekerjaan Mudah

Menurut Jokowi, sejumlah negara sebetulnya sudah memiliki ketergantungan kepada Indonesia, tercermin ketika pemerintah menyetop ekspor batubara dan minyak sawit beberapa waktu lalu.

"Begitu batubara kita setop dua minggu saja, yang telpon ke saya banyak sekali kepala negara, perdana menteri, presiden. Oh ini tergantung," kata dia.

Jokowi melanjutkan, keputusannya menghentikan ekspor minyak sawit juga dipertanyakan oleh banyak pihak.

Namun, ia bersikukuh dengan keputusannya karena pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan minyak sawit di dalam negeri ketimbang ekspor ke luar negeri.

"Kenapa setop, ya karena dalam negerinya hilang barangnya. Saya harus utamakan rakyat saya dulu, saya sampaikan, enggak bisa saya berikan ke kamu kemudian kita kelabakan enggak punya minyak, enggak bisa," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com