Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Infrastruktur Belum Sempurna: Ada yang Mulus, Ada yang Becek

Kompas.com - 02/12/2022, 13:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui, kondisi infrastruktur di Indonesia masih belum sepenuhnya sempurna sehingga masih ada jalan yang rusak meski sebagian jalan lain sudah mulus.

Menurut Jokowi, hal itu menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ada yang bawa sepeda motor terpeleset tadi karena infrastruktur kita memang belum sempurna, ada jalanan yang sudah mulus tapi ada yang masih becek, ini fakta yang kita hadapi," kata Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional KPU di Ancol, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Singgung soal Mafia, Mahfud MD: Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Harus Dibenahi Jelang Pemilu

Jokowi mengatakan, kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam menyulitkan proses distribusi logistik yang dilakukan KPU.

"Bayangkan kita harus pergi ke 17.000 pulau, ada yang naik perahu, ada yang naik kapal, ada yang tadi harus didukung untuk distribusi logistik oleh TNI oleh Polri karena memang medannya medan yang tidak mudah," kata dia.

"Saya menyadari betul keadaan lapangan karena saya sering ke daerah, masuk ke daerah-daerah terpencil, tidak mudah," imbuh dia.

Baca juga: Jokowi: Pemilu 2024 Bukan Pekerjaan Mudah

Selain itu, Jokowi juga menilai jumlah pemilih yang sangat banyak juga menjadi faktor yang menyulitkan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebab, setidaknya ada 189 juta pemilih yang bakal memberikan hak suaranya hanya dalam waktu 6 jam pada hari pelaksanaan Pemilu 2024, 14 Februari 2024 mendatang.

Kendati demikian, Jokowi yakin KPU sudah memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilu sebelumnya yang dapat menjadi bekal untuk mempersiapkan Pemilu 2024 dengan lebih baik.

"Momentum waktu yang masih tersisa harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan," kata Jokowi.

Baca juga: Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Dasco Paparkan Orasi Ilmiah tentang Pemilu Demokratis

Seperti diketahui, Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2024-2029 secara serentak.

Setelah itu, pemilihan kepala daerah 2024 juga akan digelar pada 27 November 2024 untuk memilih para kepala daerah di 542 daerah secara serentak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com