Pengamat: Gibran Tak Butuh Anies untuk Pilkada DKI, tapi Restu Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menduga, pertemuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Anies Baswedan baru-baru ini tak terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurutnya, Gibran tak butuh dukungan Anies seandainya ingin melenggang ke Pilgub DKI mendatang.

"Kalau untuk urusan Jakarta, Gibran dan pendukungnya rasa-rasanya tak butuh Anies," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (16/11/2022).

Adi menilai, pengaruh Anies pada Pilkada DKI 2024 tak terlalu dominan. Sebab, jabatannya sebagai orang nomor satu di Jakarta sudah berakhir sejak pertengahan Oktober 2022.

Baca juga: PKS Ungkap Tak Pernah Bahas Nama Gibran Jadi Cawapres Anies: Kalau Nasdem Mau Ajukan, Silakan

Lagi pula, pendukung Anies dengan basis massa PDI Perjuangan, partai yang menaungi Gibran, cenderung berseberangan.

Oleh karenanya, ketimbang dukungan Anies, Gibran lebih membutuhkan restu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi PDI-P jika hendak berlaga di panggung Pilkada DKI.

"Yang utama bagi Gibran pastinya membutuhkan PDI-P sebagai kendraan partai, plus mesin politik pemenangan Jokowi," ujar Adi.

Adi juga menduga, pertemuan Gibran dengan Anies bukan terkait Pilpres 2024. Menurutnya, mustahil Gibran dilobi sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) buat Anies untuk Pilpres 2024.

Sebab, PDI-P punya banyak stok kader yang lebih berpengaruh ketimbang Gibran. Sebutlah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang digadang-gadang sebagai calon presiden.

"Kejauhan bicara duet Anies-Gibran. Untuj saat ini sangat utopis dan mustahil," katanya.

Baca juga: Nasdem Sebut Gibran Berpeluang Dampingi Anies, Politikus PDI-P: Maka Apa yang Dilakukan Anies Tak Sopan

Pertemuan keduanya juga dinilai bukan sebagai upaya Anies mendapatkan restu Presiden Jokowi untuk maju ke pilpres mendatang.

Sebab, menurut Adi, putra sulung Jokowi itu bukan elite partai yang bisa memengaruhi keputuhan politik srategis di level nasional, misalnya untuk urusan koalisi atau dukungan kepala negara.

Lagi pula, keputusan soal koalisi dan pencapresan PDI-P merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Soal dukungan Jokowi di Pilpres 2024 nanti tak bisa juga lewat Gibran. Secara politik elektoral itu tak ada efek apa pun," katanya.

Menurut Adi, dari pertemuan itu Anies justru hendak menyindir pihak dan kelompok tertentu yang tak mau berkomunikasi dengan dirinya, khususnya elite PDI-P.