Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakasal: Sudah Pantas Komandan Korps Marinir Bintang 3

Kompas.com - 15/11/2022, 20:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono menyebut Komandan Korps Marinir (Dankormar) sudah sepantasnya dijabat oleh perwira tinggi bintang tiga.

Menurut dia, kepantasan tersebut karena Dankormar membawahi tiga Pasukan Marinir (Pasmar), yakni Pasmar 1 di Jakarta, Pasmar 2 di Surabaya, dan Pasmar 3 di Sorong.

“Kami juga sangat ingin, sangat ingin sekali, sudah pantas kiranya marinir itu sudah punya tiga Pasmar, dipimpin oleh seorang Dankormar yang bintang tiga,” kata Heri usai memimpin upacara peringatan HUT ke-77 Korps Marinir di Lapangan Ksatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: TNI AL Jajaki Pembelian Drone hingga Senjata Sniper Modern untuk Marinir

Heri mengatakan rencana Dankormar dijabat oleh seorang jenderal bintang tiga masih terus berproses.

Saat ini, kata dia, proses tersebut sudah sampai di tingkat Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Saya cek tadi malam masih dalam proses, katanya Asrenum (Asisten Perencanaan Umum), Asrena (Asisten Perencanaan dan Anggaran) KSAL sudah dirapatkan di Kementerian Pertahanan,” ungkap dia.

Baca juga: Amankan G20, 14 KRI TNI AL Berstatus Siap Tempur Kelilingi Pulau Bali

Ia berharap rencana Dankormar dijabat oleh jenderal bintang tiga ke depan bisa terwujudkan.

“Mudah-mudahan, kita tunggu bersama untuk segera direalisasikan,” imbuh dia.

Saat ini, Korps Marinir TNI AL dikomandoi oleh Mayor Jenderal TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto.

Dalam organisasi Korps Marinir TNI AL, penamaan pangkat menggunakan istilah pangkat seperti TNI Angkatan Darat.

Adapun rencana Dankormar diisi oleh jenderal bintang tiga sudah terjadi sejak lama.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai validasi organisasi yang menyangkut Dankormar akan dijabat perwira tinggi bintang tiga.

"Ini nanti kita harus mendapatkan keputusan Presiden dulu karena hubungannya dengan perubahan organisasi, kita menyebutnya validasi organisasi," ujar Andika di Mabes TNI AL, Jakarta, Senin (21/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com