Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Dinanti, Posyandu Baru

Kompas.com - 13/11/2022, 09:52 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

POS pelayanan terpadu (posyandu) akan memiliki wajah baru. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa revitalisasi posyandu merupakan program utama yang akan dilakukan dalam transformasi kesehatan primer (Kompas.id, 26/7/2022).

Posyandu baru tidak hanya menangani kesehatan ibu dan anak saja, melainkan seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi, anak, dewasa, hingga lanjut usia.

Maka setiap warga Republik ini, tua-muda, pria-wanita, akan menjadi sasaran perhatian para kader posyandu yang tersebar di seluruh wilayah negara.

Sejak Orde Baru

Posyandu dibentuk tahun 1984 pada era Presiden Soeharto. Ide dasar pembangunan posyandu adalah (i) dengan menjadi sehat, ekonomi warga menjadi lebih baik, (ii) keterbatasan dokter di daerah dapat diatasi dengan pengerahan sukarelawan terlatih, dan (iii) ketergantungan pada obat-obatan dapat dikurangi.

Kegiatan pokok di posyandu saat itu adalah menjadi media deteksi dini kasus-kasus malnutrisi dan kekurangan gizi, serta memberi vaksinasi pada bayi dan balita.

Menurunnya angka kematian ibu dan bayi pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an diyakini sebagai wujud keberhasilan posyandu.

Keberhasilan itu menginspirasi negara berkembang lain, seperti Honduras, untuk menerapkan pendekatan posyandu, konon dengan lebih baik lagi.

Namun sejak otonomi daerah bergulir, posyandu kurang diperhatikan pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat tidak lagi bertanggung jawab langsung pada urusan kesehatan di daerah.

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan bahwa setengah dari sekitar 260.000 posyandu pada tahun 2012, telah tidak aktif lagi.

Penyebabnya antara lain kurangnya dukungan politik, terbatasnya pendanaan, dan minimnya sukarelawan.

Revitalisasi Posyandu

Upaya menjadikan posyandu (dan puskesmas) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer oleh pemerintah kiranya patut diacungi jempol.

Rencana pemerintah adalah membangun 300.000 posyandu di tingkat dusun/RT/RW dan 85.000 posyandu prima di tingkat desa/kelurahan.

Posyandu di tingkat dusun/RT/RW akan melayani seluruh sasaran siklus hidup, mulai dari ibu hamil sampai warga lanjut usia.

Seluruhnya ada 15-20 jenis layanan kesehatan yang dilakukan oleh sedikitnya lima kader terlatih di setiap posyandu.

Adapun posyandu prima berperan mengintegrasikan layanan kesehatan di desa, seperti puskesmas pembantu (pustu) dan pos kesehatan desa (poskesdes). Posyandu prima akan memberikan 25-30 jenis layanan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com