Bertentangan dengan UU TNI, MA Didesak Batalkan Penjaga dari Militer

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga advokasi hak asasi manusia Imparsial mendesak Mahkamah Agung (MA) membatalkan penempatan prajurit TNI dari Pengadilan Militer sebagai satuan pengamanan di lingkungan mereka.

"Mendesak MA membatalkan rencana menempatkan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA," kata peneliti senior Imparsial, Al Araf, dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Gedung MA Dijaga Militer, Ingin Pastikan Tamu yang Masuk Layak

Selain itu, Imparsial juga mendesak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menolak penempatan prajuritnya sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA.

Al Araf juga mendorong MA melakukan langkah efektif guna perbaikan internal di lingkungan.

Menurut Al Araf, pengamanan hakim MA tidak termasuk tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana telah diatur secara jelas dalam pasal 6 dan 7 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Maka dari itu, kata Al Araf, keputusan MA melibatkan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan bertentangan dengan UU TNI dan harus dihentikan.

Baca juga: Gedung MA Dijaga Militer, KPK Yakin Tak Terkait Perkara Suap Hakim Agung

"Kebijakan MA untuk melibatkan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA bertentangan dengan UU TNI dan mengganggu profesionalitas TNI karena menarik jauh TNI ke dalam tugas-tugas sipil di luar tugas pokok dan fungsinya," ujar Al Araf.

Adapun informasi tentang pelibatan personel TNI sebagai satuan pengamanan disampaikan Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro.

Andi mengatakan, langkah ini dilakukan setelah MA melakukan evaluasi terkait pengamanan di lingkungan lembaga peradilan tertinggi tersebut.

Menurut Andi, penjagaan di lingkungan MA yang sebelumnya dilakukan oleh satuan pengamanan dari lingkungan MA dan dibantu kepala pengamanan dari militer dinilai belum memadai.

Baca juga: Soal Tersangka Baru Kasus Hakim MA, Firli: Dalam Waktu Dekat Dirilis

“Maka atas alasan itu diputuskan untuk meningkatkan pengamanan dengan mengambil personel TNI atau militer dari Pengadilan Militer,” kata Andi kepada wartawan, Rabu (9/11/2022).

Andi mengatakan, peningkatan pengamanan ini agar orang dengan kepentingan yang tidak jelas tak sembarangan bisa masuk ke MA.

MA juga ingin memastikan tamu-tamu yang ke dalam area layak masuk, salah satunya mereka yang datang berkepentingan mengecek perkembangan perkaranya melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Andi mengeklaim, model pengamanan ini sudah dipikirkan dalam waktu yang lama. Ia menyatakan, pengerahan aparat militer di lingkungan MA bukan untuk menakut-nakuti masyarakat.

Baca juga: KPK Tegaskan Penjagaan Militer di MA Tak Pengaruhi Penyidikan Kasus Suap Hakim Agung

“Bukan untuk menakut nakuti tetapi keberadaannya di lembaga tertinggi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan juga tempat tumpuan akhir rakyat Indonesia mencari keadilan dibutuhkan suasana dan keamanan yang layak,” ujar Andi.

(Penulis : Syakirun Ni'am | Editor : Icha Rastika)