Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Ganjar dan Anies Meningkat, Prabowo Menurun

Kompas.com - 26/10/2022, 05:52 WIB
Tatang Guritno,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) meningkat ketimbang survei yang sama pada Juni 2022.

Namun, tren positif itu tak tampak pada elektabilitas Prabowo Subianto.

Berdasarkan survei yang berlangsung pada 24 September-7 Oktober 2022, elektabilitas Ganjar berada di urutan pertama dengan angka 23,2 persen.

Pada survei Juni lalu, elektabilitasnya adalah 22 persen. Maka, tingkat elektoral Gubernur Jawa Tengah itu bertambah 1,1 persen.

Kemudian, elektabilitas Anies saat ini ada di angka 16,5 persen, meningkat hampir 4 persen ketimbang survei sebelumnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Anies Lebih Banyak dari Luar Nasdem

KOMPAS Survei Litbang Kompas Oktober 2022 - Elektabilitas Kandidat Capres

Dalam jajak pendapat Juni 2022, Anies hanya mendapatkan elektabilitas 12,6 persen. Namun, raihan itu tetap menempatkan elektabilitas Anies di posisi ketiga.

Sebaliknya, elektabilitas Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra malah terjun sebanyak 7,7 persen.

Dalam survei Litbang Kompas kali ini, Prabowo bertengger di urutan kedua dengan tingkat elektoral 17,6 persen.

Padahal, pada Juni lalu, elektabilitas mantan Danjen Kopassus itu ada di posisi pertama dengan raihan 25,3 persen.

Adapun survei ini melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi Indonesia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Demokrat Salip Golkar, PDI-P Tetap Teratas

Jajak pendapat dilakukan dengan wawancara terbuka, para responden dipilih secara acak memakai metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Dengan metode itu, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of erorr lebih kurang 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com