Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Ucapan Surya Paloh, Hasto: PDI-P Tak Pernah Provokasi Presiden Keluarkan Nasdem

Kompas.com - 20/10/2022, 09:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto membantah bahwa partainya telah memprovokasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Hal tersebut disampaikannya merespons pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyinggung adanya desakan untuk mengeluarkan Nasdem dari partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

"PDI-P tidak pernah memprovokasi presiden," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Hasto pun mempersilakan siapa saja untuk berpendapat dan berasumsi.

Hal itu dinilai wajar dan dibolehkan selama Indonesia hidup dalam demokrasi.

Baca juga: Ganjar yang Akhirnya Bicara Capres di Tengah Ketidakpastian PDI-P

"Ya, demokrasi boleh. Ada orang yang bilang saya kayak DN Aidit saja boleh," ujarnya berkelakar.

Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa PDI-P menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden Jokowi.

Pasalnya, dia berpandangan keputusan merombak kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden.

"Sekali lagi, kalau berhubungan dengan kabinet itu haknya pak presiden. Keputusan berada di tangan Pak Jokowi dengan penuh hikmat kebijaksanaan mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara," ungkap Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh menyinggung adanya desakan untuk mengeluarkan Partai Nasdem dari parpol koalisi pemerintah.

Hal itu diungkapkannya dalam peluncuran Nasdem Memanggil di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (17/10/2022).

Namun, Paloh menegaskan pihaknya tak ragu memperjuangkan keputusan yang telah diambil.

“Tapi saudara-saudara itulah Partai Nasdem, sekali layar terkembang, surut kita untuk pulang,” kata Paloh.

Ia pun mengatakan, Partai Nasdem bakal terus bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sampai masa jabatannya berakhir di 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com