Saran Menpan-RB agar ASN Tak Merasa Dipaksa Pindah ke IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, persiapan fasilitas pendukung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dipercepat untuk mendukung kepindahan aparatur sipil negara (ASN).

Dengan fasilitas pendukung yang memadai, menurutnya, ASN tidak akan merasa dipaksa pindah ke ibu kota baru.

"Maka daya dukung pendidikan, kesehatan, lingkungan itu jadi bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, kalau sekolah bagus di sana, RS bagus di sana, tentu akan jadi pilihan. Kalau tidak, orang akan merasa dipaksa. Itu sih prinsipnya," ujar Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/10/2022).

Azwar Anas kemudian menuturkan, pemerintah saat ini menyiapkan empat skenario pemindahan ASN ke IKN.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Skenario itu dipersiapkan untuk pemindahan tahap awal, yakni pada 2024.

"Ada empat skenario. Ada skenario pertama 1.971 orang pindah, kedua 5.716 orang pindah, ketiga 60.000 orang pindah, dan keempat 100.000 orang pindah," kata Anas.

Kemudian, Ia memastikan bahwa pada saatnya nanti akan ada salah satu skenario yang dipilih.

Azwar Anas menjelaskan, secara garis besar ASN yang nanti akan pindah pertama kali ke IKN adalah yang menangani kebijakan langsung soal ibu kota baru.

Baca juga: Jokowi Bertemu Tony Blair di Istana, Minta IKN Dipromosikan ke Dunia

Sementara itu, ASN yang selama ini menangani pelayanan dan bisnis masih bisa dipertahankan dulu di Jakarta.

"Ya KemenpanRB kira-kira gitu ya. Skenarionya apakah semua kementerian pindah ke sana atau eselon yang terkait dengan IKN (terlebih dulu). Ini skenario yang masih diproses," ujar Azwar Anas.

"Sedang dikaji terkait dengan beberapa kementerian/lembaga dan berapa eselon I untuk didata. Bisa saja kementeriannya supporting tapi kebijakannya dia deputinya tidak terkait dengan IKN," katanya lagi.

Baca juga: Menteri Investasi Bantah Pembangunan di IKN Masih Sepi Investor