Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Investasi Bantah Pembangunan di IKN Masih Sepi Investor

Kompas.com - 19/10/2022, 16:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah dugaan soal masih minimnya keinginan para investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Jajak Pasar IKN pada Selasa (18/10/2022) malam, merupakan penegasan untuk menjamin agar tidak ada keraguan untuk berinvestasi di IKN.

"Enggak (bukan karena minat investasi sedikit). Bapak Presiden menyampaikan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian bahwa enggak perlu ada keraguan terhadap melakukan investasi di IKN," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (19/10/2022).

Bahlil mengungkapkan, saat ini sudah banyak investasi yang masuk untuk IKN.

Baca juga: Jokowi: Investasi IKN Terbuka Lebar, di Kawasan Inti Harganya Beda

Oleh karena itu, Bahlil menegaskan, bukan berarti saat presiden turun tangan menandakan banyak investor yang ragu.

"Enggak. sudah banyak yang masuk. tapi kan sebagian masih ingin masuk atau enggak. Masih ingin ada kejelasan," kata Bahlil.

"Dan ketegasan dari Pak Presiden memberikan penjelasan itu sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah untuk menjamin investasi dari investor yang masuk di IKN," ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para investor untuk tidak ragu-ragu menanamkan investasinya di IKN.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Jajak Pasar IKN yang digelar di Djakarta Theater pada Selasa malam.

"Bapak, Ibu sekalian sudah semuanya disampaikan. Sekali lagi saya ingin sampaikan jangan ragu-ragu (berinvestasi di IKN). Kalau masih ada yang kurang, kurang apalagi ?," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Agustus 2024, Kita Ingin Upacara HUT ke-79 RI di Halaman Istana IKN

Jokowi lantas memberikan penjelasan jika para investor masih ragu dengan sejumlah hal, bisa langsung bertanya kepada menteri-menteri terkait.

Sebagai contoh, urusan lahan bisa dikonsultasikan kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.

Kemudian, soal insentif investasi bisa ditanyakan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

"Tanyakan, Pak kurang insentif gitu, minta. Tax holiday-nya kurang panjang bisa ditanya atau tax deduction-nya kurang banyak, silakan disampaikan," kata Jokowi.

"Tetapi, saya meyakini bahwa regulasi yang sudah kita siapkan, undang-undang ada. Tadi segera PP-nya mengenai insentif-insentif itu ada. Terus kurang apalagi?" ujarnya lagi.

Baca juga: Bamsoet Minta Izin Bangun Sirkuit Balap di IKN, Jokowi: Kenapa Tidak?

Halaman:


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com