Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Ada yang Mengatakan, Betapa Bodohnya Nasdem

Kompas.com - 17/10/2022, 21:24 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta para kadernya tak gentar menghadapi berbagai kritikan pasca pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Ia menduga jalan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pasti penuh tantangan.

“Ada yang mengatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan capres yang tidak populer, yang tidak dianggap. Bahwa pikiran-pikirannya yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Beraneka tanggapan itu,” papar Paloh dalam peluncuran Nasdem Memanggil di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (17/10/2022).

Baca juga: Anies Bakal Turut Luncurkan Program Nasdem Memanggil

Ia juga menyinggung adanya desakan untuk mengeluarkan Partai Nasdem dari partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

Namun, Paloh menegaskan pihaknya tak ragu memperjuangkan keputusan yang telah diambil.

“Tapi saudara-saudara itulah Partai Nasdem, sekali layar terkembang, surut kita untuk pulang,” ujarnya.

Ia pun mengatakan, Partai Nasdem bakal terus bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sampai masa jabatannya berakhir di 2024.

“Kalau ada yang menggoda kita, ada yang mencoba bagaimana ketangguhan semangat dan dijual konsistensi Nasdem, boleh-boleh saja,” tuturnya.

Baca juga: Nasdem Pastikan akan Tetap Bersama Jokowi meski Menterinya Diganti

“Tapi niat baik kita tidak bisa ditambah air tawar, semangat kita ya itulah kita, komitmen kita ya memang demikian,” pungkas Paloh.

Diketahui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto bereaksi pasca Partai Nasdem mengusung Anies sebagai capres.

Secara tersirat ia menyampaikan partai pimpinan Paloh itu keluar dari koalisi karena sudah punya capresnya sendiri.

Tak hanya itu sejumlah kader Partai Nasdem juga mengundurkan diri karena tak sepakat dengan keputusan pengusungan Anies.

Baca juga: Nasdem Klaim Hubungan dengan PDI-P Tetap Baik meski Hasto Nyinyir

Terakhir beberapa relawan Jokowi mendesak agar mantan Wali Kota Solo itu mencopot menteri dari Partai Nasdem.

Saat ini ada tiga kader Partai Nasdem yang menduduki jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

Ketiganya adalah Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com