Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/10/2022, 16:31 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan, hubungan partainya dengan PDI Perjuangan masih berjalan baik, sekalipun Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto kerap mengomentari keputusan politik Nasdem.

Diketahui, beberapa waktu lalu Nasdem secara resmi telah mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

“Kalau kemudian katakanlah tadi Hasto nyinyir ya, ya baik-baik saja inilah, dia yang mempermasalahkan. Tapi secara institusi ke partainya, Partai Nasdem dengan PDI-P itu teman,” ujar Ali kepada Kompas.com, Senin (17/10/2022).

Baca juga: Soal Koalisi dengan Nasdem dan Demokrat, PKS: Insya Allah Semakin Menguat

Ia lantas merujuk kunjungan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani ke Nasdem Tower pada 22 Agustus lalu, atau sebelum Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres.

Menurut dia, kunjungan Puan tersebut menunjukkan eratnya hubungan kedua parpol.

“Itu komunikasi politik yang bagus menurut saya, dan pertemuan banyak sekali candaan, dan kadang kala ada curhatan dari Mbak Puan, bahkan Mbak Puan menyebut Pak Surya Paloh sebagai paman,” papar dia.

“Itu jadi referensi bagi saya sebenarnya hubungan kami, Nasdem-PDI-P baik-baik saja,” sebutnya.

Baca juga: Waketum Nasdem: Di Medsos, Anies Hampir Tak Ada yang Baik, tapi...

Terkait koalisi pemerintahan, lanjut Ali, Partai Nasdem tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin hingga masa jabatannya berakhir.

Komitmen itu tak akan berubah meski kader Partai Nasdem tak lagi dipercaya menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Kita tidak akan mempermasalahkan itu, Nasdem ada atau tidak di kabinet, tidak akan keluar dari koalisi,” terangnya.

Ali lantas mempertanyakan sikap Hasto yang mengkritik keputusan Partai Nasdem dalam mengusung Anies.

Baca juga: Anies Bertemu SBY, JK hingga Paloh, Waketum Nasdem: Pasti Bicara Politik

Terlebih lagi, Hasto sempat mengungkapkan secara tersirat bahwa Partai Nasdem akan terlepas dari koalisi karena sudah punya capres sendiri.

Padahal, bongkar pasang kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden, dan Ali merasa pencapresan Anies tidak melanggar komitmen parpol koalisi pemerintah.

“Di sisi lain Pak Jokowi sendiri tidak pernah mau cawe-cawe soal pencapresan karena dianggap domain partai politik,” ungkap dia.

“Terus apa yang membuat beliau (Hasto) terganggu? Pak Hasto terganggu, dan menyerang Nasdem dengan segala macam pernyataan dan tudingan,” tandasnya.

Diketahui, Hasto sempat menuturkan ‘biru’ lepas dari koalisi. Ia mencontohkannya dengan lukisan di DPP PDI-P yang menggambarkan perobekan warna biru dalam bendera Belanda yang dilakukan pejuang kemerdekaan saat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.

Baca juga: Anies soal Langkah Pertamanya dengan Nasdem: Kalau Sudah Siap, Kami Umumkan

Hal itu disampaikan menanggapi keputusan Partai Nasdem yang akhirnya memberi tiket capres pada Anies Baswedan.

Kemudian Hasto turut mengomentari penonaktifan pengurus DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan.

Zulfan diberhentikan melalui surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate tertanggal Kamis (13/10/2022).

Alasannya, Zulfan memberi komentar yang tak sesuai dengan sikap Partai Nasdem. Ia mengatakan, Anies adalah antitesis Jokowi.

Hasto berpandangan, Zulfan dicopot karena membongkar rahasia terdalam Partai Nasdem yang mestinya tak boleh disampaikan kepada publik.

Baca juga: Kelakar Waketum NasDem Usai Temui Anies: Datang ke Rumah Gubernur, Pulang Diantar Presiden

"Ya, mungkin ada rahasia yang terdalam yang kemudian diungkapkan. Jadi akhirnya menerima sanksi. Kita enggak tahu," ucapnya ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Nasional
PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

Nasional
Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Nasional
KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

Nasional
1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

Nasional
Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Nasional
Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Nasional
KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

Nasional
Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Nasional
Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Nasional
Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Nasional
Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Nasional
Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Nasional
Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com