Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Bakal Pantau Gaya Hidup Pejabat Polri

Kompas.com - 16/10/2022, 09:13 WIB
Irfan Kamil,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mengawal sejumlah arahan presiden Joko Widodo yang berikan kepada pejabat tinggi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Sabtu (14/10/2022) lalu.

Diketahui, Presiden Jokowi memberikan arahan secara langsung kepada para pejabat yang terdiri dari Perwira Tinggi (Pati) Markas Besar (Mabes) Polri, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) seluruh Indonesia.

Dalam arahanya, Kepala Negara meminta pejabat Polri dan anggotanya tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah situasi perkembangan resesi ekonomi global dan setiap pejabat dan anggota Polri diminta memiliki sense of cricis.

"Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, poin-poin arahan Presiden terhadap Polri akan dipantau dan dilakukan penilaian oleh Kompolnas, Termasuk gaya hidup mewah," ujar Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/10/2022).

Baca juga: Titah Jokowi ke Perwira Polri: Jangan Sewenang-wenang dan Rem Total Gaya Hidup Mewah!

"Hasil pantauan Kompolnas akan disampaikan kepada Presiden dan juga Kapolri. Kami akan terus memantau gaya hidup anggota Polri yang dimaksud Presiden," ucap dia.

Kendati demikian, Kompolnas meyakini bahwa seluruh pejabat Polri yang hadir maupun pejabat lainnya yang berhalangan hadir, begitu juga seluruh anggota Polri akan mampu melaksanakan arahan Kepala Negara tersebut.

“Karena bagaimana pun dalam Tri Brata dan Catur Prasetya serta Kode Etik Profesi, telah ada tuntutan kepada anggota Polri untuk tidak menunjukan bergaya hidup mewah,” kata Yusuf.

Baca juga: Kisah Aipda Rodi Salam, Merasa Kaya Bukan dari Barang Mewah, Cukup Ajari Anak-anak Pariaman Bahasa Inggris

Menurut dia, arahan Presiden Jokowi berfungsi sebagai penggugah komitmen dan konsistensi untuk mengejawantahkan Tri Brata dan Catur Prasetia serta Kode Etik Profesi sebagai anggota Polri.

Dalam hal memberikan arahan, kata Yusuf, Presiden menekankan agar para pejabat Polri bisa menghentikan alias “ngerem” gaya hidup mewah.

Sebab, berdasarkan hasil survei yang diyakini Presiden, gaya hidup mewah merupakan salah satu bagian yang keluhan masyarakat.

“Di sini seolah tampak adanya kecemburuan sosial. Oleh karena itu Presiden mengharapkan agar anggota Polri dalam bergaya hidup tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat,” papar Yusuf.

Apalagi, lanjut dia, dalam hasil suatu penelitian gaya hidup merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anggota Polri melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, Kompolnas menilai arahan Presiden Jokowi kepada pejabat tinggi di Korps Bhayangkara itu sudah sangat tepat.

“Polri harus Presisi dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” kata Yusuf.

“Kompolnas tegak lurus kepada arahan Presiden dalam mengawasi kinerja dan integritas Polri,” tuturnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com