Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Copot Menteri dari Nasdem, Johnny Plate: Itu Urusannya Presiden, Jangan Campuri

Kompas.com - 12/10/2022, 23:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate menanggapi usulan yang mendesak Presiden Joko Widodo mengganti para menteri yang merupakan kader partai tersebut.

Menurut Johnny, soal penggantian menteri merupakan kewenangan presiden sehingga tak pihak lain sebaiknya tidak ikut campur.

"Yang itu kewenangan konstitusional presiden. jangan campuri urusannya presiden. Serahkan saja kepada presiden," ujar Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/10/2022).

Sementara itu, saat disinggung soal hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Johnny menegaskan keduanya tetap solid.

Baca juga: Sebut Partai Biru Lepas dari Pemerintahan Jokowi, PDI-P: Sudah Punya Capres Sendiri

Dia pun menegaskan bahwa Nasdem tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang.

"Bahkan lebih dari itu. Di dalam pertemuan-pertemuan nasional dan kepada publik, Ketua Umum Nasdem, Bang Surya sudah menyampaikan bahwa Nasdem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi," ungkap Johnny.

"Apa yang kurang lagi? Kalau ada yang masih kurang-kurang, nah itu olah mengolah politik dalam negara demokrasi apalagi situasi jelang pemilu. Olah-mengolah itu adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jangan sampai menabrak etika," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah relawan Presiden Joko Widodo meminta para menteri yang merupakan kader Partai Nasdem diganti.

Hal itu disampaikan setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

“Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem,” ujar perwakilan relawan Jokowi, Fredi Moses Ulemlem di kawasan Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).

Fredi mengungkapkan dua alasan yang mendasari permintaan para relawan Jokowi mencopot kader Partai Nasdem di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Soal Pencapresan Anies, Politisi Nasdem Minta Hasto Tak Campuri Urusan Partai Lain

Pertama, pengusungan Anies dilakukan di masa berkabung pasca tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/3/2022).

“Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem sungguh membuat publik memanas bahkan Partai Nasdem dianggap tidak memikirkan sama sekali kepentingan bangsa,” ucap dia.

Alasan kedua, Anies berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi gelaran Formula E yang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para relawan meminta Jokowi mendesak agar dugaan korupsi Formula E dituntaskan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com