Jokowi Diminta Copot Menteri dari Nasdem, Johnny Plate: Itu Urusannya Presiden, Jangan Campuri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate menanggapi usulan yang mendesak Presiden Joko Widodo mengganti para menteri yang merupakan kader partai tersebut.

Menurut Johnny, soal penggantian menteri merupakan kewenangan presiden sehingga tak pihak lain sebaiknya tidak ikut campur.

"Yang itu kewenangan konstitusional presiden. jangan campuri urusannya presiden. Serahkan saja kepada presiden," ujar Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/10/2022).

Sementara itu, saat disinggung soal hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Johnny menegaskan keduanya tetap solid.

Baca juga: Sebut Partai Biru Lepas dari Pemerintahan Jokowi, PDI-P: Sudah Punya Capres Sendiri

Dia pun menegaskan bahwa Nasdem tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang.

"Bahkan lebih dari itu. Di dalam pertemuan-pertemuan nasional dan kepada publik, Ketua Umum Nasdem, Bang Surya sudah menyampaikan bahwa Nasdem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi," ungkap Johnny.

"Apa yang kurang lagi? Kalau ada yang masih kurang-kurang, nah itu olah mengolah politik dalam negara demokrasi apalagi situasi jelang pemilu. Olah-mengolah itu adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jangan sampai menabrak etika," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah relawan Presiden Joko Widodo meminta para menteri yang merupakan kader Partai Nasdem diganti.

Hal itu disampaikan setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

“Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem,” ujar perwakilan relawan Jokowi, Fredi Moses Ulemlem di kawasan Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).

Fredi mengungkapkan dua alasan yang mendasari permintaan para relawan Jokowi mencopot kader Partai Nasdem di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Soal Pencapresan Anies, Politisi Nasdem Minta Hasto Tak Campuri Urusan Partai Lain

Pertama, pengusungan Anies dilakukan di masa berkabung pasca tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/3/2022).

“Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem sungguh membuat publik memanas bahkan Partai Nasdem dianggap tidak memikirkan sama sekali kepentingan bangsa,” ucap dia.

Alasan kedua, Anies berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi gelaran Formula E yang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para relawan meminta Jokowi mendesak agar dugaan korupsi Formula E dituntaskan.

“Bahwa kami meminta agar visi-misi Bapak Presiden Joko Widodo salah satunya adalah pemberantasan korupsi, agar kasus Formula E agar dapat dituntaskan,” tandasnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memilih Anies sebagai capres yang bakal diusung.

Deklarasi itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.

Padahal, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Parpol koalisi pemerintah adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.

Sedangkan parpol oposisi hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Partai Nasdem sendiri memiliki tiga kader yang sekarang menjabat sebagai menteri yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, serta Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.