Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut PDI-P Belum Putuskan Kandidat Capres, Termasuk untuk Puan Maharani

Kompas.com - 10/10/2022, 13:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kandidat calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum ditentukan.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi pertanyaan wartawan soal apakah pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri di Batutulis pada Sabtu (8/10/2022) sebagai bentuk dukungan terhadap Puan Maharani.

"Tanyakan Bu Mega, wong kandidatnya belum diputuskan oleh PDI-P, kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (10/10/2022).

Baca juga: Litbang Kompas: 39,6 Responden Yakin Ada Capres Selain Anies dan Prabowo

Adapun Puan Maharani yang merupakan Ketua DPP PDI-P itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang akan dicalonkan partai tersebut sebagai capres.

Meski demikian, hingga saat ini partai berlambang banteng tersebut memang belum mendeklarasikan capresnya.

Jokowi mengatakan, pertemuannya dengan Megawati pada Sabtu juga membahas soal Pemilu 2024.

"Termasuk juga untuk 2024-lah, supaya kita, endak mungkin tutupi itu," kata Jokowi.

Selain, itu Jokowi mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Megawati tersebut sebagai bentuk menjaga kestabilan politik.

Namun, dia menegaskan bahwa bukan dengan Megawati saja pertemuan itu dilakukan.

Meski tak disebutkan secara detail, Jokowi mengatakan, ada ketua-ketua parpol lain yang juga ditemuinya.

"Ya saya bertemu dengan ketua-ketua partai, utamanya dalam rangka menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sehingga, stabilitas politik dan keamanan itu menjadi penting sekali saat ini," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ungkap Isi Pertemuannya dengan Megawati: Soal Pemilu 2024

"Jangan sampai kita menjelang pemilu, ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang endak kita kehendaki. Sehingga, saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai," ujar dia.

Sementara itu, saat wartawan mencoba meminta keterangan soal pertemuan pada Sabtu, Megawati Soekarnoputri enggan memberikan penjelasan.

Sebab, menurut Mega, hal tersebut sudah dijelaskan oleh Jokowi.

"Enggak boleh. Kan sudah sama Bapak Presiden," kata Megawati kepada awak media di Istana Negara.

Sementara itu, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dalam siaran persnya, pertemuan Megawati-Jokowi itu membahas soal kesinambungan kepemimpinan pada momentum Pemilu 2024.

"Yang juga tidak luput dari pembahasan adalah agar Pemilu 2024 benar-benar menjadi momentum kebangkitan Indonesia Raya dan sekaligus ada kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, hingga kepemimpinan nasional ke depan," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dalam siaran persnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com