Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Singgung Soal "Biru": Dulu Dirobek karena Bendera Belanda, Sekarang Jadikan Anies Capres

Kompas.com - 09/10/2022, 17:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto melontarkan pernyataan tentang warna "biru" pada bendera Belanda yang pada masa lalu dirobek oleh pejuang, tetapi saat ini mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden.

Hasto menyampaikan hal itu dalam perayaan HUT TNI Tahun 2022 di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Baca juga: Sebut Partai Biru Lepas dari Pemerintahan Jokowi, PDI-P: Sudah Punya Capres Sendiri

Hasto kemudian menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda. Dia pun menyinggung warna biru yang dirobek itu.

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," tuturnya.

Lebih jauh, Hasto menyebut 'biru' itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Kader PDI-P Tagih Pembahasan Capres 2024, Megawati Jawab Begini

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.

Namun, Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa 'partai biru' yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa terkadang apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan.

"Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," imbuhnya.

Hasto menyampaikan pernyataan itu saat menjelaskan tentang lukisan Peristiwa 10 November 1945 di kantor DPP PDI-P.

Baca juga: PDI-P Pastikan Pertemuan Jokowi-Mega di Batu Tulis Tak Terkait Anies Capres

Dalam peristiwa bersejarah itu terjadi perobekan kain biru dari bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato.

Di dalam lukisan itu, tampak sejumlah tokoh mulai dari Soekarno hingga Jenderal Sudirman. Di tengah-tengahnya, ada lukisan yang menampilkan perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato.

"Itu menunjukkan Bung Karno, Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo, dan Bung Tomo," ujar Hasto.

Baca juga: Cerita Hasto soal Sulitnya PDI-P Hadapi Orba, Megawati Sampai Ditekan TNI-Polri

Pada 3 Oktober 2022 lalu, Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Partai Nasdem diketahui mempunyai lambang dengan warna dasar biru.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam jumpa pers deklarasi Capres 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam jumpa pers deklarasi Capres 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).
Partai Nasdem saat ini merupakan partai pendukung pemerintah. Saat ini terdapat 3 kader Nasdem yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Tanggapi Pencapresan Anies, Puan: Monggo Saja, PDI-P Punya Timing Sendiri

Selain itu, Anies juga bertandang ke kantor DPP Partai Demokrat pada Jumat (7/10/2022). Saat itu Anies bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022) siang.KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022) siang.
Usai pertemuan, AHY menyatakan berharap pertemuan dengan Anies menjadi awal untuk kerja sama.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Diamanty Meiliana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com