Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Megawati Pamer Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis 2004 kepada Jokowi...

Kompas.com - 09/10/2022, 16:53 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri membahas soal langkah-langkah penting dalam menghadapi krisis ekonomi dunia dan pangan, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat.

Hal itu dingkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Menurut Hasto, topik krisis pangan menjadi pokok bahasan dalam pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi.

Hasto juga mengklaim Megawati sangat menaruh perhatian terhadap krisis ekonomi dan pangan.

Baca juga: Cerita Hasto soal Sulitnya PDI-P Hadapi Orba, Megawati Sampai Ditekan TNI-Polri

"Karena itulah, politik berdaulat di bidang pangan menjadi pembahasan serius Bu Mega dan Bapak Presiden Jokowi. Terutama, agar perguruan tinggi pertanian, kelautan, dan perikanan agar mampu membantu meningkatkan produktivitas pangan," ujarnya.

Bahkan, Hasto menyebut Megawati juga memamerkan prestasinya saat berhasil membuat Indonesia keluar dari krisis.

"Dan beliau membagi pengalaman lengkap menuntaskan krisis multidimensional. Saat itu, seluruh jajaran Kabinet Gotong Royong benar-benar fokus dan terpimpin sehingga pada tahun 2004 Indonesia bisa keluar dari krisis," kata Hasto.

"Pak Jokowi pun menegaskan keseriusan pemerintah, termasuk bagaimana para menteri harus fokus menangani berbagai tantangan perekonomian, krisis pangan-energi, dan tekanan internasional akibat pertarungan geopolitik," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Jejak Pertemuan Politik Megawati di Istana Batu Tulis

Terkait krisis pangan hingga ekonomi, kata Hasto, Megawati lantas berpesan agar perguruan tinggi di Indonesia, khususnya fakultas pertanian, kelautan, dan perikanan, agar bergerak bersama membangun hegemoni di bidang pangan.

Hasto kembali mengatakan bahwa Megawati memiliki perhatian khusus agar Indonesia bisa keluar dari tekanan global, khususnya di bidang perekonomian.

"Tadi pagi Bu Mega berpesan, mengimbau kepada seluruh perguruan tinggi terutama fakultas pertanian, kelautan, dan perikanan bergerak untuk bagaimana Indonesia membangun hegemoni di bidang pangan," ujar Hasto.

 

Hasto menjelaskan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus melakukan penelitian benih-benih unggul, sehingga ketahanan pangan rakyat Indonesia bisa tercukupi.

Baca juga: Bertemu di Batutulis, Megawati Suguhi Jokowi Jagung Rebus hingga Nasi Uduk

Baca juga: Bertemu di Batutulis, Megawati Suguhi Jokowi Jagung Rebus hingga Nasi Uduk

Bahas Pemilu 2024

Di sisi lain, dialog pertemuan antara Jokowi dan Megawati ternyata juga membahas perihal Pemilu 2024.

"Di dalam pertemuan itu, tentu saja juga dibahas tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024," ujar Hasto kepada Kompas.com, Minggu (9/10/2022).

Hasto menjelaskan, bagi PDI-P, Pemilu 2024 merupakan momentum untuk memajukan Indonesia.

Ia menyebut PDI-P tidak ingin kontestasi pemilu justru memecah belah persatuan bangsa Indonesia.

"Jangan pemilu menjadi benih-benih yang memecah belah persatuan bangsa. Dan dalam konteks kepemimpinan antara Bung Karno, Bu Mega, dan Pak Jokowi dan kepemimpinan yang lahir pada tahun 2024 merupakan satu kepemimpinan yang senapas," ujar Hasto.

Baca juga: Isi Dialog Pertemuan Jokowi dan Megawati: Kepemimpinan Soekarno, Megawati, Jokowi, dan Pemimpin 2024 Harus Senapas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com