Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasanuddin Wahid
Sekjen PKB

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi X DPR-RI.

Meredam Serangan di Ruang Siber dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Kompas.com - 30/09/2022, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM sidang paripurna pada 20 September 2022, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi UU PDP.

Yang menarik, pada hari RUU PDP disahkan, media massa memberitakan bahwa si peretas siber atas nama Bjorka menghilang dari peredaran.

Tentu saja, kejadian itu tak bisa dimaknai bahwa UU PDP sangat ‘sakti’ untuk membungkam peretas siber dan aksi manipulasi data pribadi melalui teknologi digital.

Pasalnya, ‘perlawanan’ atas kejahatan siber tak cukup melalui pendekatan hukum saja, melainkan harus dilakukan lewat pendekatan yang beragam dan secara berkelanjutan.

Paling tidak, praktik terbaik untuk mengurangi risiko keamanan siber adalah pendekatan tiga cabang, yaitu: Manusia, Lingkungan, dan Teknologi (Abu Bakar, Hlb.global, 2022).

Sebelum mendiskusikan soal stategi membentengi serangan siber, satu pertanyaan yang cukup menggelitik benak penulis adalah: “Mengapa Indonesia selalu menjadi incaran para peretas siber atau hacker?”

Dan, mengapa data pribadi warga Indonesia sangat rentan terhadap aksi manipulatif melalui perangkat digital?

Jawaban awal yang bisa dikemukakan adalah karena sekarang ini orang Indonesia sudah berada di ruang siber. Mereka saling terhubung menggunakan jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari.

Tampaknya, fenomena tersebut tak bisa lepas dari kondisi ekonomi Indonesia yang semakin ‘gemuk’ dan diprediksi akan terus menjadi besar.

Wellington Capital Advisory (WCA) Team (29 Agustus 2021), misalnya, memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 setelah India, China, dan Amerika Serikat, dengan PDB 10,1 triliun dollar AS pada 2030, naik dari 3,2 triliun dollar AS pada tahun 2017.

Menurut WCA Team, untuk menjadi pemain global nomor empat, Indonesia membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur digital. Sebab, sejumlah studi membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi digital, terutama di lingkungan usaha mikro-kecil dan menengah (UMKM) dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahunan negara sebesar dua persen.

Indonesia sangat gencar membangun infrastruktur digital sehingga penggunaan internet meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Simon Kemp, peneliti dari Datareportal menyebukan per Januari 2022, ada 204,7 juta pengguna internet di Indonesia, dengan tingkat penetrasi internet mencapai 73,7 persen dari total populasi.

Namun, sayangnya kemajuan pesat teknologi digital Indonesia tidak dibarengi dengan sistem pengamanan siber yang kuat sehingga selalu menjadi target serangan siber.

Sebagai gambaran, antara tahun 2007 dan Agustus 2022, ratusan juta data pribadi dan data perusahaan Indonesia telah dicuri dan dijual di pasar gelap siber

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com