Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagikan Bantuan di Halmahera Barat, Jokowi: Untuk Anak Sekolah Boleh, Handphone Jangan

Kompas.com - 28/09/2022, 14:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat menggunakan bantuan sosial dari pemerintah untuk hal-hal produktif seperti membayar biaya sekolah atau meningkatkan gizi anak.

Jokowi mengingatkan, bantuan sosial dari pemerintah hendaknya tidak digunakan untuk membeli telepon genggam, pulsa, maupun baju.

"Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli handphone, beli pulsa, beli baju baru, jangan dulu," kata Jokowi saat menyalurkan bantuan sosial di Kantor Pos Jailolo, Halmahera Barat, Rabu (28/9/2022), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Jokowi Kembali Janji Akan Tambah Bansos jika Ada Kelebihan APBN

Bantuan yang dibagikan Jokowi adalah bantuan masyarakat dari Presiden sebesar Rp 1,2 juta, bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk bulan September dan Oktober sebesar Rp 300.000, dan bantuan sembako.

"Jadi ini dapat amplop kan, dapat amplop Presiden ini, sudah terima semua ya? Ini isinya Rp1,2 juta, tambah yang satunya lagi BLT BBM isinya 300 ribu, cukup?" kata Presiden.

"Nanti kalau APBN ada kelebihan lagi akan ditambahkan, ya," imbuh dia.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 11.466 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM.

Baca juga: Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Capai 96,6 Persen

Realisasi penyaluran BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat sendiri telah mencapai 76,83 persen atau sejumlah 8.847 KPM, per 26 September 2022.

Sementara itu, secara nasional, penyaluran BLT BBM sudah mencapai 96,6 persen atau 19.955.471 penerima hingga Rabu (28/9/2022) hari ini.

Ia berharap, beragam bantuan yang disalurkan pemerintah dapat meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat.

"Dan itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro yang kita inginkan," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com