Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kembali Janji Akan Tambah Bansos jika Ada Kelebihan APBN

Kompas.com - 28/09/2022, 13:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menambah bantuan sosial (bansos) apabila ke depannya ada anggaran yang kelebihan di APBN.

Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau penyaluran sejumlah bansos di Kantor Pos Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (28/9/2022).

Bansos yang diserahkan saat itu adalah bantuan untuk masyarakat dari Presiden sebesar Rp 1,2 juta, bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk bulan September dan Oktober sebesar Rp 300.000, dan bantuan sembako.

"Jadi ini dapat amplop kan, dapat amplop Presiden ini, sudah terima semua ya? Ini isinya Rp 1,2 juta, tambah yang satunya lagi BLT BBM isinya Rp 300.000 cukup?" ujar Jokowi.

"Nanti kalau APBN ada kelebihan lagi akan ditambahkan, ya," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Blusukan ke Pasar, Pedagang Minta Harga Bahan Pokok Jangan Dinaikkan

Jokowi pun berpesan kepada semua penerima agar memanfaatkan bantuan sosial yang diterimanya untuk hal-hal yang produktif.

"Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli handphone, beli pulsa, beli baju baru, jangan dulu," ujarnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, terdapat 11.466 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat.

Realisasi penyaluran BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat sendiri telah mencapai 76,83 persen atau sejumlah 8.847 KPM per 26 September 2022.

Baca juga: 7 Juta Orang Sudah Terima BSU, Jokowi Perintahkan Percepat Penyalurannya

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan akan menaikkan nominal bansos untuk masyarakat.

Menurut dia, hal itu akan dilakukan apabila ada kelebihan dalam APBN dari pajak dan dari penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

"Kalau ada kelebihan di APBN, dari pajak, dari PNBB, dari pungutan ekspor akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya sehingga bisa nanti akan ada tambahan-tambahan untuk mereka," ujar Jokowi usai memberikan bantuan sosial kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, pada 12 Juli lalu.

"Tambahan nominalnya (bansos)," katanya melanjutkan.

Jokowi juga menegaskan, rencana menaikkan besaran bansos itu bertujuan agar daya beli masyarakat tidak menurun.

Saat ditanya berapa besaran tambahan nominal yang direncanakan, Jokowi menegaskan belum bisa dipastikan.

Baca juga: Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com