Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Kompas.com - 27/09/2022, 16:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam waktu dua tahun mendatang pemerintah tidak akan melakukan impor aspal.

Hal tersebut disampaikannya usai meninjau pabrik aspal PT Wika Bitumen di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Selasa (27/9/2022).

"Tadi sudah kita putuskan, dua tahun lagi tidak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton, silakan BUMN swasta silakan, join dengan asing juga silakan," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Presiden menuturkan, pemerintah ingin ada nilai tambah dari aspal yang dihasilkan di Buton.

Menurut presiden, ada potensi produksi aspal mencapai 662 juta ton di kabupaten tersebut.

Namun demikian, di sisi lain saat ini Indonesia masih melakukan impor sekitar 5 juta ton aspal setiap tahunnya.

Baca juga: Kunjungi 3 Daerah di Sultra, Jokowi Akan Tinjau Penyaluran Bansos dan Pabrik Aspal

Jokowi mengkalkulasikan apabila potensi aspal di Buton dapat diolah dengan maksimal maka masih bisa diproduksi hingga 120 tahun lagi.

"Karena ada potensi 662 juta ton di sini, gede sekali sehingga kalau setahun (kebutuhan) impor 5 juta ton itu kira-kira masih 120 tahun lebih itu kita bisa olah aspal yang ada di sini," tuturnya.

"Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, dividen ada di sini semua ada di sini. Jadi kjta harapkan Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal. Bukan tambang (aspal)," tegas Kepala Negara.

Baca juga: Menaker bersama Presiden Jokowi Salurkan BSU kepada Pekerja di Sultra

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga mengungkapkan produksi aspal PT Wika Bitumen yang disebutkannya macet.

Jokowi menyayangkan tidak dijalankannya produksi aspal di sana

"Tadi saya cek yang punya Wika ternyata macet," kata Jokowi.

"Ini ada sebuah potensi besar di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu aspal. Tambang Problemnya adalah kita ini malah impor sampai kurang lebih 5 juta ton per tahun. Di sini produksi malah tidak dijalankan. Impor terus," tegasnya.

Baca juga: Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Sehingga ke depannya dia meminya agar ada hilirisasi produksi aspal di Buton.

"Semuanya berjalan tidak hanya mengambil raw material-nya saja sehingga enggak ada nilai tambah. Enggak, stop," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com