Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Risma: BLT BBM Sudah Disalurkan ke 12,7 Juta Penerima Manfaat

Kompas.com - 16/09/2022, 14:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, hingga Jumat (16/9/2022), pemerintah sudah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada 12,7 juta penerima manfaat.

Pihaknya berharap pekan ini sudah bisa menyalurkan 90 persen dari target 18,5 juta penerima manfaat BLT BBM.

"Hingga pukul 09.00 tadi, PT Pos sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten/kota dengan jumlah 12.701.985 penerima manfaat. Diharapkan minggu ini PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90 persen dari target penerima manfaat yaitu sebesar 18.585.000," ujar Risma di Istana Merdeka, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Jejak Kritik Jokowi dan Megawati soal BLT Era SBY, Kini Digelontorkan Lagi

Risma mengatakan, Kemensos telah menyerahkan semua data penerima BLT BBM kepada PT Pos Indonesia.

Namun, untuk sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat, data penerima BLT tidak dipadankan dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Data hanya dilihat nama penerima. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat di kedua provinsi itu tetap dapat menerima BLT BBM.

"Tapi kita akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapim) untuk penyaluran sekaligus perekaman di Papua dan Papua Barat terutama di daerah pegunungan," ujar Risma.

"Itu akan kita serahkan karena aksesnya itu sulit jadi PT Pos dengan kita akan menyiapkan pesawat khusus utk kita kesana dengan Dukcapil sekaligus perekaman. Itu yang kita lakukan," kata dia.

Kemensos pun berharap penyaluran BLT BBM bisa cepat tuntas ke seluruh Tanah Air pada bulan ini.

"Harapan kita di bulan ini kita tuntas 100 persen. Kita Sehari rata-rata bisa transaksi sekitar 2.900.000 sekian. Setiap hari transaksi," ujar Risma.

Baca juga: Jejak Kritik Jokowi dan Megawati soal BLT Era SBY, Kini Digelontorkan Lagi

Pemerintah telah mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk tambahan bansos sebesar Rp 24,17 triliun.

BLT BBM merupakan salah satu bansos yang diberikan pemerintah dari anggaran tersebut.

Adapun sasaran dari BLT BBM adalah 20,65 juga kelompok keluarga penerima manfaat.

Besaran BLT BBM yang diberikan yakni Rp 150.000 selama empat bulan dan dibayarkan dalam dua termin lewat Kantor Pos Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com