Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Jokowi Cawapres 2024, Demokrat: Mau Soft Landing seperti SBY atau Langgengkan Kekuasaan?

Kompas.com - 14/09/2022, 19:56 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan wacana yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja mengajukan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menegaskan Partai Demokrat memilih menghidupi semangat reformasi, yakni adanya pembatasan kekuasaan. Sebagaimana diperlihatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

“Jokowi ingin memilih jalan yang sama seperti SBY, soft landing ya dengan kondisi yang baik dan dihormati sebagai Bapak Bangsa, sebagai seorang negarawan,” tutur Herzaky pada wartawan, Rabu (14/9/2022).

“Atau malah termakan bujuk rayu brutus-brutus disekelilingnya yang melakukan pemufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara?,” katanya lagi.

Baca juga: Gerindra Sebut Terbuka Kemungkinan Jokowi Jadi Cawapres Prabowo

Herzaky menilai, selama ini selalu ada upaya untuk menghidupkan narasi perpanjangan kekuasaan.

Di sisi lain, menurutnya, Jokowi tidak pernah memberi jawaban tegas menanggapi wacana tersebut.

“Saya mendukung reformasi, saya menjunjung tinggi dua periode, saya mempercayai sirkulasi kekuasaan, (pernyataan) ini yang kita tunggu dari Jokowi,” ujarnya.

Herzaky menyampaikan, Jokowi tak bisa hanya berpedoman pada pernyataan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan seorang presiden dua periode tetap bisa mengajukan diri sebagai cawapres.

Baca juga: Pakar: Tak Elok jika Jokowi Jadi Wapres Setelah Jabat Presiden Dua Periode, Rusak Tradisi Tata Negara

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dikatakan juga harus mengingat esensi dari reformasi.

“Perubahan orde baru ke reformasi kan di situ pembatasan kekuasaan, agar kekuasaan tidak terkonsilidasi ke pihak-pihak tertentu saja, ada pergantian secara reguler nah ini yang seharusnya diingat,” katanya.

Diketahui, wacana Jokowi maju sebagai cawapres di 2024 berawal dari pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Ia menerangkan Jokowi bisa saja maju sebagai cawapres. Syaratnya, harus ada partai politik (parpol) yang mengusungnya.

Namun, menurut Bambang Pacul, keputusan menggunakan peluang itu berada di tangan Jokowi.

“Kalau Pak Jokowi, kita enggak tahulah maunya kayak apa," ucapnya.

Baca juga: PDI-P: Kalau Jokowi Mau Jadi Wapres 2024, Ya Sangat Bisa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com