Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Pejabat Dibocorkan Bjorka, Fadli Zon: Masa "Hacker" Bisa Mempermalukan Institusi Negara?

Kompas.com - 12/09/2022, 16:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, heran mengapa institusi negara bisa dipermalukan oleh hacker (peretas) seperti Bjorka, yang baru-baru ini kerap membocorkan data pejabat negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sudah mengakui bahwa Bjorka membocorkan beberapa data.

"Menurut saya, itu kan mempermalukan sebetulnya. Masa satu orang atau beberapa orang hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang-orang penting di dalam institusi itu ya?" ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Soal Kasus Munir yang Diungkap Hacker Bjorka, Komnas HAM: Kami Bergerak dari Fakta

Fadli menilai harus ada evaluasi total terkait pertahanan siber di Indonesia.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah intervensi terkait kebocoran data yang terjadi baru-baru ini.

"Masa kita diperlakukan seperti itu dan tidak ada resistensi memadai seperti tidak ada pertahanan. Dan ironisnya, netizen kita mayoritas mendukung (apa yang Bjorka lakukan). Ini something wrong," tuturnya.

Untuk itu, Fadli Zon mendorong ada evaluasi terkait perlindungan data milik masyarakat.

Politikus Partai Gerindra ini meminta pemerintah mengatasi masalah kenapa bisa data masyarakat diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, dan diumbar ke ruang digital semudah itu.

"Kita di dunia digital, kalau dulu perang fisik, sekarang cyber war. Harusnya ada persiapan, masa berlalu gitu saja. Siapa yang tanggung jawab. Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban," imbuh Fadli.

Baca juga: Mahfud Akui Ada Kebocoran Data Pejabat Negara oleh Hacker Bjorka

Secara terpisah, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah mengakui kebocoran data pejabat negara yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka benar-benar terjadi.

Dia mengatakan, sudah mendapat laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait peristiwa kebocoran data itu.

"Saya pastikan bahwa itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analis deputi kerja saya," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).

Akan tetapi, kata Mahfud, kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka bukanlah data yang serius.

Baca juga: Kesibukan Kominfo Saat Akhir Pekan gara-gara Aksi Bjorka

Menurut dia, data yang dibocorkan Bjorka adalah data umum yang bisa diambil di beberapa sumber data.

"Sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama," papar Mahfud.

Meski bukan data rahasia penting, Mahfud mengatakan, pemerintah sedang menelusuri penyebab hacker itu bisa mengambil data pribadi para pejabat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com