Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Geram dan Malunya Jokowi soal Pelayanan Imigrasi: Ganti kalau Tak Punya Kemampuan!

Kompas.com - 12/09/2022, 07:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Dirjen Imigrasi diganti apabila tidak bisa melakukan perbaikan layanan keimigrasian.

Presiden menyinggung hal tersebut saat memberi sambutan pada rapat terbatas yang membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (10/9/2022).

Rapat tersebut antara lain dihadiri Menkumham Yasonna Laoly, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Jokowi Minta Dirjen Imigrasi Diganti jika Tak Mampu Perbaiki Layanan Keimigrasian

Dalam rapat itu, presiden sempat dua kali menyinggung soal digantinya Dirjen Imigrasi.

"Pagi hari ini secara khusus kita akan bicara soal visa, visa on arrival dan juga yang berkaitan dengan Kitas," ujar Jokowi saat membuka rapat.

Kepala negara lantas menjelaskan mengapa persoalan visa dan Kitas itu dibahasnya secara khusus.

Presiden mengaku banyak mendapat keluhan soal pengurusan dua dokumen imigrasi itu. Keluhan yang datang berasal dari para investor, turis maupun warga negara asing (WNA) yang ingin mendapatkan izin tinggal sementara.

Baca juga: Dapat Banyak Keluhan Soal Imigrasi, Jokowi: Harus Berubah Total!


Jokowi ingin agar setelah rapat pada Jumat, terjadi perubahan total pada layanan imigrasi di Tanah Air.

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya banyak. Baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," ungkap Jokowi.

"Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu juga malu juga," imbuh dia.

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini diubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua biar ngerti bahwa kita ini berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," ucap dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com