Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Bantah Data 105 Juta Penduduk Bocor dan Diperjualbelikan, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 06/09/2022, 23:03 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Data sekitar 105 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di sebuah forum online "Breached Forums". Sumber kebocoran data diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

KPU RI membantah kebocoran data itu bersumber dari mereka. Sejumlah komisioner menerangkan analisis yang membuat mereka meyakini bahwa data KPU RI masih aman.

“Setelah kami analisis, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

Baca juga: Cegah Kebocoran Data, Menkominfo Minta Masyarakat Jaga NIK dan Selalu Ganti Password

Lebih jauh, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik menerangkan secara spesifik beberapa hal yang diklaim menjadi pembeda antara data KPU RI dengan data yang bocor itu.

Firzha Yuni Pengamat meminta agar jangan menyalahkan publik terkait kebocoran data nomor HP


“Melihat header dari tampilan data tersebut (di forum Breached), itu bukan header data yang biasa ditampilkan oleh KPU,” kata Idham kepada Kompas.com, Selasa malam.

Header-nya (di data Breached) itu kan jenis kelamin, nomor KK, NIK, ‘disabilitas’. Biasanya kami dalam menampilkan data itu dengan kolom kelamin, nomor KK, NIK, dan ‘difabel’,” sambung dia.

Baca juga: Percepat Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR Bahas RUU PDP Besok

Kemudian, ia juga menyoroti munculnya kolom usia dalam data bocor di forum Breached, Menurut Idham, kolom usia tak pernah ada dalam data Sidalih (Sistem Data Pemilh) mana pun.

“Termasuk (data Sidalih) yang terdahulu,” ungkapnya.

Lalu, ia juga memberi contoh soal kode identitas wilayah yang menurutnya tidak sesuai dengan kode yang digunakan KPU RI.

“(Misalnya), melihat dari ID provinsi, kecamatan, dan kelurahan, itu (data di forum Breached) bukan ID yang biasa kami tampilkan. Bahkan, kalau melihat data tersebut, Sulawesi Selatan ID-nya bukan itu,” ujar Idham.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com