KPU Bantah Data 105 Juta Penduduk Bocor dan Diperjualbelikan, Ini Penjelasannya

KPU RI membantah kebocoran data itu bersumber dari mereka. Sejumlah komisioner menerangkan analisis yang membuat mereka meyakini bahwa data KPU RI masih aman.

“Setelah kami analisis, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

Lebih jauh, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik menerangkan secara spesifik beberapa hal yang diklaim menjadi pembeda antara data KPU RI dengan data yang bocor itu.

“Header-nya (di data Breached) itu kan jenis kelamin, nomor KK, NIK, ‘disabilitas’. Biasanya kami dalam menampilkan data itu dengan kolom kelamin, nomor KK, NIK, dan ‘difabel’,” sambung dia.

Kemudian, ia juga menyoroti munculnya kolom usia dalam data bocor di forum Breached, Menurut Idham, kolom usia tak pernah ada dalam data Sidalih (Sistem Data Pemilh) mana pun.

“Termasuk (data Sidalih) yang terdahulu,” ungkapnya.

Lalu, ia juga memberi contoh soal kode identitas wilayah yang menurutnya tidak sesuai dengan kode yang digunakan KPU RI.

“(Misalnya), melihat dari ID provinsi, kecamatan, dan kelurahan, itu (data di forum Breached) bukan ID yang biasa kami tampilkan. Bahkan, kalau melihat data tersebut, Sulawesi Selatan ID-nya bukan itu,” ujar Idham.

Ia mengeklaim bahwa data keanggotaan partai politik yang terhimpun dalam aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) aman.

“Ini tentu menjadi perhatian kami dan kami akan sampaikan di forum rapat pleno,” sebut Idham.

“Yang jelas ini bukan data dari KPU. Itu bukan data milik KPU. Data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan,” pungkasnya.

Dugaan kebocoran data ini sebelumnya terungkap dari unggahan seorang anggota forum Breached, Bjorka pada 6 September 2022. Bjorka sebelumnya juga mengungkap dugaan kebocoran data kartu SIM dari 1,3 miliar nomor ponsel Indonesia baru-baru ini.

Dalam kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU RI, Bjorka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.

Data disebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres.

Untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data gratis.