Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Prabowo Teratas, LSN Sebut Salah Satunya karena "Endorsement" Jokowi

Kompas.com - 05/09/2022, 18:31 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Nasional (LSN) memperkirakan sedikitnya ada empat faktor yang menyebabkan elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menguat berdasarkan survei teranyar mereka.

"Pertama, semakin solidnya dukungan konstituen Partai Gerindra pasca deklarasi kesiapan Prabowo maju sebagai capres 2024," ungkap Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara dalam rilis surveinya, Senin (5/9/2022).

Selain itu, Prabowo juga dianggap publik sebagai salah satu menteri dengan kinerja moncer di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketiga, menguatnya elektabilitas Ketua Umum Gerindra ini juga dinilai tak terlepas dari efek elektoral Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Survei LSN: 53,4 Persen Responden Nilai Ferdy Sambo Pantas Dipidana Mati

Menurut Gema, publik mencium bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo semakin akrab.

Oleh karenanya, Prabowo kian diidentifikasi sebagai orang dekat Jokowi.

"Adanya sinyal endorsement Presiden Jokowi untuk Prabowo sebagaimana diperlihatkan melalui kedekatan Jokowi dan Prabowo dalam berbagai event penting nasional," ujarnya.

Terakhir, kesepakatan kerja sama politik antara Gerindra dan PKB juga dinilai telah menyuntikkan dukungan bagi Prabowo dari basis massa PKB yang banyak didominasi kalangan Nahdliyyin.

"Meningkatnya dukungan warga NU terhadap Prabowo pasca deklarasi koalisi Partai Gerindra dan PKB belum lama ini sebagaimana ditemukan juga dalam survei LSN," kata Gema.

Baca juga: Survei LSN: Popularitas Prabowo Tertinggi, Disusul Sandiaga dan Anies

Dalam survei teranyar LSN, elektabilitas Prabowo menguat menjadi 30,6 persen.

Sebelumnya, dalam survei LSN Februari 2022, elektabilitas Prabowo baru sebesar 21,9 persen, sebelum naik cukup signifikan menjadi 29,5 pada survei Juni 2022.

"Pada saat yang sama elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang sempat disebut-sebut sebagai kompetitor Prabowo di 2024 nanti, justru mengalami kemandegan, bahkan cenderung menurun," ujar Gema.

Ganjar Pranowo, dalam survei teranyar LSN, hanya memiliki elektabilitas 18,9 persen, sedangkan Anies 16,8 persen.

Di urutan keempat dan kelima, ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (7,5 persen) dengan tren menurun, serta eks tandem Prabowo di Pilpres 2019, Sandiaga Uno (1,8 persen), dengan tren turun signifikan.

Baca juga: Prabowo Bertemu Puan, PKB Diperkirakan Bakal Berpikir Ulang Koalisi dengan Gerindra

"Sebelumnya sebagian pemilih Gerindra mengarahkan dukungan pada Sandiaga karena sempat beredar isu bahwa Prabowo tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024 nanti," kata Gema.

Survei LSN kali ini dilakukan pada tanggal 29 Agustus-2 September 2022 di 34 provinsi, dengan populasi seluruh penduduk Indonesia yang minimal berusia 17 tahun (memiliki KTP).

Jumlah sampel sebesar 1.230 responden yang diklaim diperoleh melalui teknik pengambilan secara systematic random sampling.

Ambang kesalahan (margin of error) berkisar di angka 2,79 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon (telesurvey) yang diklaim dilaksanakan oleh tenaga terlatih dengan panduan kuesioner.

Baca juga: Survei LSN: Elektabilitas Prabowo Teratas dengan 29,5 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com