Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI Soal Kepercayaan Penegakan Hukum: Kejaksaan Tertinggi, Polri Terbawah

Kompas.com - 31/08/2022, 20:27 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan, Kejaksaan memuncaki daftar lembaga negara dengan tingkat kepercayaan paling tinggi dalam hal penegakan hukum.

Sebanyak 7 persen responden sangat percaya terhadap penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan.

Baca juga: Survei LSI Terkait Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegak Hukum: Polri Tertinggi, KPK Terbawah

Lalu, 71 persen responden menyatakan cukup percaya, 17 persen responden kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab.

“Tingkat kepercayaan untuk sementara yang paling tinggi Kejaksaan, diikuti Pengadilan, lalu KPK, untuk sementara Polri paling bawah,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis ‘Survei Nasional Penilaian Publik Atas Masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum’, Rabu (31/8/2022).

Adimas Afif Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan bahwa pihaknya akan memeriksa bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi.


Sedangkan Pengadilan berada di urutan kedua tingkat kepercayaan lembaga negara yang terkait penegakan hukum, yakni dengan memperoleh persentase sebanyak 9 persen responden sangat percaya.

Kemudian 68 persen responden menyatakan cukup percaya terhadap pengadilan, 18 persen kurang percaya dengan pengadilan, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada pada posisi ketiga dalam hasil survei itu. Sebanyak 8 persen responden menyatakan sangat percaya terhadap lembaga antirasuah dalam hal penegakan hukum.

Berikutnya 67 persen responden cukup percaya, 20 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Aset Surya Darmadi di Sumut dan Kalbar Disita Kejaksaan Agung

Sementara di posisi terbawah ditempati Polri. Sebanyak 9 persen responden menyatakan sangat percaya terhadap Polri terkait penegakan hukum.

Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan.KOMPAS.com/Devina Halim Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan.

Kemudian 61 persen menyatakan cukup percaya, 26 persen responden kurang percaya, 3 persen tidak percaya sama sekali, dan 2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Sementara, dalam hal pemberantasan korupsi, Kejaksaan juga menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan paling tinggi.

Sebanyak 8 persen responden sangat percaya, 68 persen cukup percaya, 18 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei LSI: 67,5 Persen Responden Percaya Polri Tuntaskan Kasus Pembunuhan Brigadir J Jujur dan Adil

Urutan kedua dalam hal pemberantasan korupsi diduduki KPK. Sebanyak 8 persen sangat percaya, 67 persen cukup percaya, 21 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Sedangkan posisi ketiga ditempati Pengadilan. Sebanyak 8 persen responden sangat percaya, 67 persen cukup percaya, 20 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei LSI: 50,3 Responden Nyatakan Ferdy Sambo Pantas Dihukum Mati

Polri berada pada posisi terakhir terkait tingkat kepercayaan dalam pemberantasa korupsi menurut survei LSI.

Sebanyak 7 persen responden sangat percaya terhadap Polri terkait pemberantasan korupsi, 57 persen cukup percaya, 31 persen kurang percaya, 2 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com