Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pedagang di Bandung Terima Amplop Kosong Bantuan Jokowi, Istana: Kalau Benar, Kami Ganti

Kompas.com - 30/08/2022, 14:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi soal pedagang yang menerima amplop bantuan kosong dari Presiden Joko Widodo menjadi viral di media sosial.

Berdasarkan informasi, pedagang di Pasar Cicaheum, Kota Bandung itu mendapatkan amplop bertuliskan "Bantuan Kemasyarakatan Presiden Joko Widodo".

Amplop itu diterima pada Minggu (28/8/2022) saat Presiden Jokowi dan rombongan mengunjungi Pasar Cicaheum dan membagikan sejumlah bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Pemerintah Alihkan Subsidi BBM Rp 24,17 Triliun Jadi Bantuan Sosial

Setelah mendapatkan amplop, pedagang itu langsung menyimpannya. Namun, setelah dibuka, amplop itu ternyata kosong. 

Menanggapi informasi ini, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya telah meminta staf yang bertugas saat pembagian bansos pada Sabtu untuk menuju lokasi pedagang tersebut

"Kalau itu benar kosong, wajib kami ganti. Saat ini segera menuju ke lokasi Ibu pedagang yang bersangkutan," kata Heru saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (30/8/2022).

Menurut Heru, pihaknya juga meminta bantuan Kepala Pasar Cicaheum untuk memudahkan komunikasi.

"Saya sudah meminta staf yang bertugas saat itu untuk segera komunikasi ke yang bersangkatuan. Tentunya meminta bantuan ke kepala pasar setempat untuk bisa memudahkan komunikasi," ujar Heru.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi mengunjungi Pasar Cicaheum, Kota Bandung, pada Minggu.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Pasar Cicaheum Bandung, Sebut Harga Telur Masih Tinggi

Tiba sekitar pukul 09.21 WIB, Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana langsung menyapa para pedagang dan menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), para pedagang pasar, dan pedagang kaki lima.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berharap agar bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.

“Pagi hari ini saya, sama seperti di provinsi-provinsi yang lain, memberikan bantuan sembako kepada penerima manfaat PKH dan juga memberikan tambahan usaha, tambahan modal kerja kepada pedagang-pedagang di pasar, pada pedagang kaki lima,” ujar Jokowi.

Selain memberikan bantuan sosial, Presiden Jokowi mengecek harga bahan pangan pokok di pasar.

Menurut Kepala Negara, harga bahan pangan relatif stabil, kecuali harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir.

“Ya ini kan pertama karena pakan ternak yang naik, kedua ini fluktuasi biasa. Nanti dua minggu insyaallah akan turun,” kata dia.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Bandung Besok, ke Pasar Cicaheum dan Makan Siang di Trunojoyo

Mengenai kondisi pasar yang kurang baik, Presiden mengatakan bahwa pemerintah siap untuk melakukan revitalisasi pasar apabila diperlukan.

Namun, menurut Presiden, hal tersebut perlu dijajaki lebih lanjut karena Pasar Cicaheum merupakan salah satu pasar tradisional dengan kepemilikan lahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Nanti saya tanyakan ke Pak Gub, Pak Wali Kota mengenai pasar ini, kalau memang perlu dibangun ya kita siap untuk membangun, tapi memang ini kepemilikan lahannya adalah milik BUMD,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com