Pemerintah Alihkan Subsidi BBM Rp 24,17 Triliun Jadi Bantuan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah mencuatnya desas-desus kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah mengalihkan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun untuk menambah bantuan sosial kepada masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, penambahan bantuan sosial ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo demi meningkatkan daya beli masyarakat.

"Terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspons," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Beri Bansos Rp 24,17 Triliun, Sinyal Harga BBM Naik Pekan Ini?

Sri Mulyani menjelaskan, ada tiga jenis bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan per KPM sebesar Rp 600.000.

BLT tersebut akan disalurkan oleh Kementerian Sosial dalam dua termin pembayaran melalui kantor pos di seluruh Indonesia.

"Dalam hal ini akan dibayarkan Bu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini) 2 kali itu sebesar Rp 12,4 triliun anggarannya," ujar Sri Mulyani.

Kedua, pemerintah akan menggulirkan bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.

Ia menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun petunjuk teknis agar bantuan ini dapat segera dibayarkan.

Baca juga: Menurut Risma, Penyaluran BLT Pengalihan Subsidi BBM Terbanyak di Jawa Barat

Ketiga, pemerintah daerah diminta mengalokasikan dua persen dana transfer umum untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.

Sektor transportasi yang menjadi sasaran bantuan itu antara lain angkutan umum, ojek, hingga para nelayan.

"Akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum, yaitu DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) sebanyak Rp 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi," kata Sri Mulyani.

Rencananya, bantuan-bantuan ini bakal mulai dieksekusi pada pekan ini.

"Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun," ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Ia berharap, bantuan ini dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi beban masyarakat, sekaligus mendukung masyarakat yang menghadapi tekanan akibat kenaikan harga.

Sementara itu, Risma menegaskan, berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah ini hendaknya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Yang jelas enggak boleh untuk rokok, enggak boleh untuk minuman keras. Untuk kebutuhan pokok," kata Risma.

Baca juga: BSU Subsidi Gaji Rp 600.000 Cair Minggu Depan, Ini Cara Cek Penerima

Risma melanjutkan, penyaluran BLT melalui PT Pos juga bertujuan agar bantuan cepat diterima oleh masyarakat sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.

"PT Pos punya kewajiban ngantar, meskipun mereka (penerima) enggak keberatan datang ke kantor pos tapi PT Pos kewajibannya melaporkan kepada saya itu foto rumah sama foto dia di rumah itu," ujar Risma.

Tanda Kenaikan Harga BBM Subsidi?

Penambahan bansos yang diberikan pemerintah di tengah mencuatnya isu kenaikan harga BBM bersubsidi lantas menimbulkan spekulasi bahwa harga BBM subsidi akan naik dalam waktu dekat.

Saat ditanya soal kemungkinan harga BBM subsidi bakal segera naik, Sri Mulyani irit bicara.

"Saya hanya bicara tentang subsidi dan bansos," kata Sri Mulyani.

Jawaban serupa juga disampaikan Sri Mulyani ketika ditanya mengenai pencabutan subsidi BBM seiring dengan adanya bantalan sosial yang disiapkan pemerintah.

"Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos dulu, itu yang dinstruksikan oleh Bapak Presiden hari ini," kata Sri Mulyani.

Baca juga: BLT Pengalihan Subsidi BBM Disalurkan 1 September

Sementara itu, Risma menyatakan, bantalan sosial ini merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang menurutnya kerap diterima oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Mantan wali kota Surabaya tersebut mengatakan, dengan pengalihan ini, maka subsidi yang diberikan pemerintah akan dinikmati oleh orang miskin.

Namun, senada dengan Sri Mulyani, Risma juga enggan menjawab saat ditanya mengenai peluang kenaikan harga BBM subsidi.

"Aku enggak tahu," ujar dia.