Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr Kurniasih Mufidayati
Anggota DPR-RI

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota DPR RI dan dosen.

Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat: Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sebagai Pondasi

Kompas.com - 19/08/2022, 17:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PANDEMI Covid 19 yang telah memasuki tahun ketiga melanda Indonesia telah mengguncang sistem kesehatan nasional.

Wabah yang terlambat diantisipasi dengan baik telah menyebabkan Indonesia mengalami tiga kali puncak gelombang pandemi.

Puncak gelombang kedua akibat varian delta bahkan telah membuat sistem kesehatan nyaris kolaps dan menimbulkan korban jiwa yang cukup besar.

Sampai 15 Agustus 2022, jumlah yang terkonfirmasi mencapai 6.286.362 orang dan korban meninggal dunia mencapai 157,252 orang dan masih terdapat 52.181 kasus aktif Covid-19 di Indonesia.

Pandemi covid-19 tidak hanya menimbulkan korban jiwa maupun pasien yang harus menjalani perawatan medis maupun idolasi mandiri, tapi juga menimbulkan dampak yang besar terhadap tatanan sosial ekonomi maupun ketahanan sistem kesehatan kita.

Riset yang dilakukan UNICEF, UNDP, Prospera dan SMERU menunjukkan bahwa keluarga Indonesia menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi Covid-19, mulai dari guncangan ekonomi, kerawanan pangan, terhambatnya akses ke layanan kesehatan sampai munculnya tekanan psikologis.

Sekitar 75 persen rumah tangga yang memiliki anak mengalami penurunan pendapatan dan menjadi rawan miskin.

Tantangan pemulihan sistem kesehatan

Sistem kesehatan mengalami pukulan yang paling besar akibat pandemi Covid-19. Pengandalian pandemi Covid 19 setidaknya melibatkan tujuh komponen, yaitu koordinasi, surveilansi, deteksi, pelayanan kesehatan, logistik, sumber daya manusia (SDM), infomasi dan komunikasi.

Peningkatan kasus yang cepat dan munculnya gelombang pandemi membuat daya tahan beberapa komponen mengalami penurunan seperti logistik (APD, obat, perlengkapan pendukung) yang tidak mencukupi kebutuhan, surveilans (tracing) yang tidak maksimal, SDM yang semakin dirasakan kurang, apalagi tidak sedikit tenaga medis yang berguguran dalam tugas penanganan pandemi.

Pelayanan kesehatan juga mengalami hambatan ketika beberapa fasilitas kesehatan harus tutup sementara akibat tenaga medis terpapar Covid 19.

Posyandu mulai terhenti kegiatannya saat kasus Covid 19 mulai meningkat, yang menyebabkan pemantauan kesehatan ibu dan anak menjadi berkurang.

Ketahanan sistem kesehatan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kapasitas pelaku kesehatan, institusi dan masyarakat untuk mempersiapkan dan merespons krisis secara efektif dan mempertahankan fungsi inti kesehatan saat krisis terjadi.

Sistem kesehatan kita yang tidak siap plus kegamangan dalam mengambil kebijakan menghadapi pandemi covid 19 lalu menyebabkan penyebaran SARS-Cov2 menjadi begitu cepat di Indonesia.

Akibatnya saat gelombang pandemi mencapai puncaknya beberapa layanan kesehatan mengalami kolaps.

Posyandu dan Posbindu yang melayani pemantauan kesehatan bayi, balita dan ibu hamil sempat terhenti. Demikian juga pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas dan rumah sakit.

WHO memang telah membuat alat evaluasi eksternal bersama (Joint External Evaluation/JEE) sejak 2016 untuk menilai kemampuan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Meskipun demikian, fasilitas kesehatan tetap rentann terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Kondisi yang terjadi saat pandemi covid-19 menunjukkan masih lemahnya kita dalam melakukan pencegahan, deteksi dan tanggap darurat menghadapi wabah yang berakibat tingginya angka kasus maupun korban meninggal dunia.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk kembali melakukan penilaian kemampuan menghadapi kondisi darurat kesehatan masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com