JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pada 2023 mendatang pemerintah tidak bisa lagi longgar dalam memanfaatkan anggaran.
Hal tersebut menurutnya juga berlaku untuk anggaran bantuan sosial (bansos).
"Uang jelas kan kita 2023 ini kita tidak bisa lagi berlonggar-longgar anggaran. Karena sudah tidak boleh lagi defisit anggaran kita melampaui 3 persen dari PDB. Kemarin ketika presiden mengarahkan, mengupayakan (defisit) 2,85 persen jadi di bawah 3," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/8/2022).
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Anggaran Subsidi Energi Bisa Jebol
Sejalan dengan hal itu, pada 2023 nanti pihaknya akan mempertajam sasaran untuk penerima bantuan sosial (bansos).
Sasaran bansos akan diutamakan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
"Akan kita antisipasi tentu saja, mempertajam sasaran untuk bansos. Nanti untuk mereka-mereka yang terdampak dan harus diberi penguat agar tidak terjadi kemunduran akibat kondisi ekonomi kita pasti nanti akan lebih fokus," tegas Muhadjir.
Baca juga: APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan menghitung kembali anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemberian bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH).
Jika ada kelebihan anggaran, presiden berjanji bantuan akan ditambah.
“Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih nanti akan kita, insyaallah (bansos) akan kita tambahkan,” saat menyerahkan bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (9/8/2022).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.