Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Kompas.com - 18/08/2022, 07:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, masyarakat hendaknya meninggalkan fanatisme membabi buta terhadap calon presiden jagoannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Tidak usahlah kita terlalu (fanatik). Fanatisme membabi buta harus mulai kita tinggalkan, kita harus mulai demokrasi gagasan, demokrasi ide," kata Jokowi dikutip dari Kompas.id, Kamis (18/8/2022).

Jokowi mengaku heran mengapa masyarakat begitu fanatik terhadap kandidat yang mereka dukung dalam setiap kontestasi pemilihan umum, baik tingkat nasional maupun daerah.

Menurut dia, masyarakat mesti semakin menyadari pentingnya kebersamaan dan persaudaraan supaya perpecahan yang ada segera hilang setelah pemilu rampung.

Baca juga: Jokowi: Reshuffle Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Ia berkaca dari pengalamannya mengikuti Pemilihan Presiden 2019 saat bersaing dengan Prabowo Subianto yang pada akhirnya justru menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"(Ketika pilpres) saya dengan Mas Prabowo (Prabowo Subianto), ramainya kayak apa pada tahun 2019. Kelihatannya ada keterbelahan, (tapi sebenarnya) nggak ada. Kita ini ketemu-ketemu juga, dan akhirnya kita membangun negara bersama-sama," kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo ini pun berpesan agar demokrasi gagasan dan ide harus dikedepankan.

Ia mengatakan, para kandidat semestinya menyampaikan gagasan untuk memperbaiki kotanya, kabupatennya, provinsinya, maupun negara.

Baca juga: Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat Endorse Jokowi pada Pilpres 2024?

"Mestinya diarahkan ke sana. Kemudian kampanye-kampanye juga mulai menggunakan video conference, menggunakan (teknologi) digital sehingga kualitas demokrasi kita akan semakin baik. Itu yang kita inginkan," ujar Jokowi.

Dalam Sidang Tahunan MPR pada Selasa (16/8/2022) lalu, Jokowi juga berpesan agar tidak ada lagi politik identitas dan politisasi agama di Pemilu 2024 mendatang.

"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).

"Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com