Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kondisi Ekonomi Dunia 2022 Sulit, Tahun Depan Gelap...

Kompas.com - 05/08/2022, 13:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit daripada tahun ini.

Prediksi tersebut berdasarkan rangkuman informasi yang ia dapat saat bertemu para pemimpin dunia, seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, para kepala lembaga internasional, dan semua kepala negara G7.

"Beliau-beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit, terus kemudian tahun depan seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia, hati-hati, bukan Indonesia, yang saya bicarakan tadi dunia," ujar Jokowi saat membuka Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Convention Center di Bogor, sebagaimana disiarkan YouTube PPAD TNI, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: Jokowi: Begitu Bensin Naik, Harga Barang Otomatis Melompat

Jokowi pun mengutip penjelasan dari Sekjen PBB dan IMF bahwa akan ada 66 negara yang akan ambruk ekonominya. 

Ambruknya perekonomian negara-negara di dunia tidak langsung bersamaan, tetapi bertahap hingga akhirnya kini sudah ratusan juta orang di dunia kelaparan.

"Mereka detail mengalkulasi, apa yang dikhawatirkan betul-betul kita lihat dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut dan sebagian sudah kelaparan," tuturnya.

"Ini saya sampaikan apa adanya karena posisi pertumbuhan ekonomi bukan hanya turun, tapi anjlok semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya. Pertumbuhan ekonomi turun tapi inflasi naik, harga-harga barang semua naik. Ini kondisi yang sangat boleh saya sampaikan, dunia pada kondisi yang mengerikan," lanjut Presiden.

Baca juga: Studi Terbaru: Perekonomian Rusia Babak Belur akibat Dibanjiri Sanksi

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga kembali menyinggung soal kenaikan harga bensin.

Presiden mengatakan, apabila harga bensin naik, harga barang juga akan mengalami kenaikan secara bersamaan.

Oleh karenanya, pemerintah saat ini memberikan subsidi hingga Rp 502 triliun untuk mengatasi hal tersebut.

"Coba di negara kita, bayangkan Pertalite naik dari Rp 7.650 harga sekarang, kemudian jadi harga yang benar Rp 17.100, demonya berapa bulan? Naik 10 persen saja demonya saya ingat, demonya tiga bulan," ujar Jokowi.

Baca juga: Menakar Dampak Resesi Global terhadap Perekonomian Indonesia

"Kalau naik sampai 100 persen lebih, demonya akan berapa bulan? Inilah yang sekarang dikendalikan pemerintah dengan apa, dengan subsidi. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis melompat bersama-sama," tuturnya.

Presiden menyebutkan, subsidi dari negara sebesar Rp 502 triliun bukan jumlah yang kecil.

Dengan demikian, dia pun menegaskan bahwa tidak ada negara lain yang berani memberikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) sebesar yang dilakukan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com