Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Perusahaan Sisihkan CSR untuk Penanganan Stunting

Kompas.com - 04/08/2022, 15:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta perusahaan yang berlokasi di daerah dengan angka stunting tinggi untuk menunjukkan kontribusinya. 

Muhadjir menyerukan agar perusahaan-perusahaan tersebut menyisihkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibilty/CSR) khusus untuk penanganan stunting.

"Saya menyerukan kepada pemimpin perusahaan di tempat-tempat di mana stunting masih tinggi supaya betul-betul peduli dengan stunting ini, penanganan stunting ini ,dengan menyisihkan CSR-nya khusus untuk stunting," kata Muhadjir usai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Wapres: Penurunan Prevalensi Stunting merupakan Tantangan Bersama

Muhadjir mengatakan, desakan agar perusahaan mengeluarkan CSR untuk penanganan stunting datang dari kepala daerah provinsi yang memiliki angka stunting tinggi.

Provinsi-provinsi itu, ujar Muhadjir, mendesak agar pemerintah membuat edaran agar dana CSR disisihkan untuk menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan di daerah tersebut.

Kendati demikian, ia mengeklaim hal itu tak berarti pemerintah daerah tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk menangani stunting.

Baca juga: Stunting pada Anak, Ketahui Dampak, Ciri, Penyebab, dan Cara Mencegahnya

"Sebetulnya tidak (kekurangan), kalau semakin banyak anggaran, semakin banyak yang terlibat untuk mengatasi stunting kan semakin cepat," kata Muhadjir.

Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki anggaran tersendiri untuk penanganan stunting.

"Tinggal bagaimana bisa diimplementasikan bersama-sama sasaran yang tepat by name by address," ujar Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com