Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HP Irjen Ferdy Sambo Belum Diserahkan ke Komnas HAM untuk Diperiksa Hari Ini

Kompas.com - 27/07/2022, 17:25 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ponsel milik Kadiv Propam nonaktif Polri Irjen Ferdy Sambo disebut belum diserahkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk diperiksa pada hari ini, Rabu (27/7/2022).

Sebagai informasi, Komnas HAM hari ini memeriksa sejumlah perangkat digital untuk mengusut kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J, di rumah dinas Sambo pada 8 Juli 2022.

"Belum, itu nanti sesi dua," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan pada Rabu sore.

Baca juga: Fokus Otopsi Brigadir J Sesuai Permintaan Keluarga, Cari Luka Selain Bekas Tembakan

"Ini belum selesai, ada bahan yang belum selesai dianalisis nanti akan dibawa kembali. Pertemuan ini masih sesi satu lah, masih akan ada lagi lanjutan pertemuan. Mudah-mudahan satu kali lagi selesai," lanjutnya.

Taufan menegaskan bahwa pemeriksaan hari ini bukan mendadak dan pihaknya sudah mengundang Direktorat Siber Bareskrim dan Puslabfor Polri untuk pemeriksaan digital forensik.

"Untuk sementara, belum seluruhnya lengkap, jadi kita akan lanjut lagi nanti minggu depan. Sekarang ini dituntaskan untuk tahap-tahap yang sudah ada tersedia bahannya," ungkapnya.

Baca juga: Hasil Otopsi Brigadir J Keluar 4-8 Pekan, Mengapa Butuh Waktu Lama?

Dalam pemeriksaan hari ini, tim dari Polri disebut melakukan presentasi soal jejak digital seputar kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J.

Beberapa anggota kepolisian yang hadir di antaranya Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri, dan Pelaksana Harian Kepala Biro Pengamanan Internal Polri Brigjen Anggoro Sukartono.

Sebelumnya, Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan bahwa ponsel Sambo dan Brigadir J akan jadi materi pemeriksaan digital forensik yang digelar Komnas HAM.

Baca juga: Makam Brigadir J Dibongkar, Ibunda: Tuhan Tolong Tunjukkan Kebenaran

"Bukan dua, tapi tiga (HP milik Brigadir J). Semua diperiksa, termasuk misalnya HP-nya Irjen Sambo," sebut Anam kepada wartawan, Rabu.

Anam mengatakan, pihaknya akan memeriksa kondisi ponsel secara fisik dan lokasinya saat kejadian.

Selain itu, komunikasi yang terekam dalam semua ponsel yang terlibat dalam struktur peristiwa ini juga diperiksa.

"HP, jumlah HP, warna HP, model HP itu, termasuk juga kalo substansi HP itu apa komunikasi penting dalam HP tersebut," ucapnya.

Baca juga: Kapolri: Hasil Otopsi Ulang Brigadir J Akan Disampaikan ke Publik

"Di jam berapa, apa yang dibicarakan, titik titik jejak digitalnya kayak apa," tambah Anam.

Selain ponsel, CCTV juga termasuk dalam materi pemeriksaan Komnas HAM. Komnas HAM disebut akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

"Kalau dalam konteks ruang pemeriksaan digital forensik dan siber bukan soal orangnya, tapi soal barangnya itu. Yang paling penting adalah barangnya yang nanti kami umumkan apa saja barangnya yang kami dapatkan. Kami minta barangnya ditunjukkan kepada kami," ucap Anam.

Sebelumnya, Komnas HAM telah memeriksa tim forensik Polri yang mengotopsi jasad Brigadir J.

Baca juga: Otopsi Brigadir J Selesai, Hasilnya Akan Keluar 4-8 Pekan

Anam menegaskan, berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan saat ini, Komnas HAM telah sampai pada dugaan yang kian mengerucut soal waktu dan penyebab kematian serta jenis luka yang menewaskan Brigadir J.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com