Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indopol: Kepuasan Publik terhadap Jokowi 66,42 Persen, Turun 6,51 Persen

Kompas.com - 26/07/2022, 17:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilaksanakan Indopol Survey pada 24 Juni-1 Juli 2022 menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo turun dibandingkan survei serupa pada Januari 2022.

Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto mengungkapkan, tingkat kepuasan publik pada Juni 2022 berada di angka 66,42 persen, turun 6,51 persen dibandingkan pada Januari 2022.

"Survei ini menunjukkan ada tren yang menurun, di survei Januari 2022 di Indopol itu dia angka 72,93 persen, itu cukup tinggi sebetulnya waktu itu," kata Ratno dalam rilis survei, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Mahfud MD Tak Persoalkan Menurunnya Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi-Maruf

"Tapi di bulan Juni ini turun sekitar gap-nya ada 6,51 persen, jadi sekitar 66,42 (persen)," kata dia.

Menurut Ratno, turunnya tingkat kepuasan publik itu tidak lepas dari isu kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng dalam beberapa waktu lalu.

Ratno melanjutkan, tren kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi di beberapa bidang juga turun.

Ia mencontohkan, kepuasan publik terhadap penegakan hukum turun dari 64,55 persen pada Januari 2022 menjadi 57,07 persen di bulan Juni 2022.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Ekonomi Pemerintah Turun Jadi 50,5 Persen

Kondisi serupa juga terekam pada bidang pelaksanaan demokrasi di mana tingkat kepuasannya turun dari 70 persen pada Januari 2022 menjadi 64,39 persen di bulan Juni 2022.

"Ini menggambarkan kerja-kerja pemerintahan Jokowi di berbagai bidang juga seperti itu. mulai dari yang paling rendah itu adalah pemberantasan korupsi, kemudian pembukaan lapangan kerja, dan pemberantasan kemiskininan, ini bahkan di bawah 50 persen," kata Ratno.

Adapun survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.230 responden pada kurun waktu 24 Juni hingga 1 Juli 2022.

Survei ini memiliki margin of error +/- 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com