Papua Barat Daya Belum Tentu Gelar Pemilu 2024, Mendagri: Tergantung Dana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilu 2024 belum tentu diselenggarakan di Papua Barat Daya, calon provinsi pemekaran dari Papua Barat.

Saat ini, rencana pembentukan Papua Barat Daya baru digulirkan di parlemen.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 di Papua Barat Daya kelak akan bergantung pada ketersediaan anggaran dan proses legislasi.

"Papua Barat Daya kan masih in progress," kata Tito ketika ditemui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu (17/7/2022).

"Kalau anggaran cukup, dieksekusi, kalau anggarannya enggak, di tahun yang lain," ujarnya.

Baca juga: Mendagri: Papua Selatan, Tengah, dan Pegunungan Harus Ikut Pemilu 2024

Ketersediaan anggaran ini menjadi faktor kunci.

Sejauh ini, anggaran Pemilu 2024 disepakati Rp 76,6 triliun antara DPR RI, pemerintah, dan KPU RI.

Penetapan ini usai melalui berbagai rapat konsinyering dan rasionalisasi anggaran berulang kali antara pihak-pihak itu.

Sementara itu, anggaran yang sudah disepakati ini kemungkinan bakal kembali berubah seiring dibentuknya 3 provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Baca juga: Tiga Provinsi Baru di Papua Terancam Tanpa Pengawasan Parlemen hingga 2024

Tiga undang-undang terkait pembentukan provinsi tersebut mengamanatkan digelarnya Pemilu 2024 di sana.

Tito juga memastikan 3 provinsi anyar itu akan mengikuti Pemilu 2024.

"Itu otomatis nanti, kan di undang-undangnya (telah tercantum). Mereka pasti ikut lah. Harus," ucapnya.