Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Pengembangan Mobil Listrik Masih Hadapi Banyak Tantangan

Kompas.com - 16/07/2022, 20:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya yakni muncul dilema dalam menentukan hal yang perlu dikembangkan lebih dulu.

"Yakni antara percepatan produksi kendaraan listrik atau ketersediaan fasilitas penunjangnya, seperti stasiun pengisian baterai," ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Sabtu (16/7/2022).

"Kalau kendaraannya dibangun masif tapi charging station-nya belum ada, ini jadi masalah. Charging station dibangun tapi pertumbuhan mobil listrik belum tumbuh dengan baik juga jadi masalah, tidak ada yang mau investasi," jelas dia.

Baca juga: Jokowi Segera Terbitkan Inpres, TNI dan Polri Akan Jadi Prioritas Pemakai Mobil Listrik

Moeldoko mengibaratkan kondisi ini seperti menentukan lebih dulu mana antara ayam atau telur, sehingga saat ini semuanya masih saling menunggu.

Untuk mengurai persoalan tersebut, kata Moeldoko, perlu ada intervensi dari pemerintah, yakni dengan melakukan transisi dan konversi penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

"Ini sudah mulai diuji coba di Kementerian Perhubungan. Nantinya hal yang sama akan dilakukan di kementerian/lembaga lainnya," kata Moeldoko.

Baca juga: Mobil Dinas Presiden Pakai Mobil Listrik, Moeldoko: Belum Ada yang Antipeluru

Selain itu, ada persoalan lain dalam pengembangan kendaraan listrik, yakni masih adanya anggapan harga mobil listrik mahal.

Oleh karenanya, Moeldoko menyebutkan, butuh komitmen perbankan dan korporasi untuk mendukung pembiayaan kepada industri dan konsumen kendaraan listrik, misalnya dengan mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Dia menambahkan, perbankan dan korporasi sebagai pemain besar di sektor keuangan memegang peranan penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

"Keduanya, harus memiliki kesadaran yang sama dan bersinergi untuk melakukan pembiayaan terhadap industri dan konsumen kendaraan listrik di Indonesia," tutur Moeldoko.

Inpres segera terbit

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan instruksi presiden (inpres) tentang penggunaan mobil listrik yang diprioritaskan bagi TNI dan Polri.

Saat ini inpres tersebut masih dalam proses dan diharapkan tahun ini dapat diselesaikan.

"Saat ini inpres sedang disusun. Dari inpres itu, presiden memberikan instruksi langsung kepada kementerian/lembaga, siapa berbuat apa," ujar Moeldoko di Gedung Kridha Bakti, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2022).

"Di dalam inpres ini dinyatakan bahwa itu (TNI dan Polri) menjadi zona yang menjadi prioritas pertama dalam mengoperasionalkan mobil listrik," lanjut dia.

Baca juga: Ramai soal Garis Biru di Kanan Pelat Nomor Mobil Listrik Milik Influencer, Ini Penjelasan Polisi

Namun, penggunaan mobil listrik di kalangan TNI dan Polri nantinya akan disesuaikan menurut fungsinya, antara lain bisa digunakan untuk mobil personel, motor personel, bus, hingga truk yang digunakan TNI dan Polri.

"Sesuai dengan fungsinya, bisa truknya, mungkin nanti ke depan, bisa busnya mungkin, bisa motornya, bisa messenger mobil-mobil untuk personel, untuk sedan atau jeep," ungkap Moeldoko.

"Inpresnya sedang dalam proses. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai," tambah mantan panglima TNI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com