Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janji Naikkan Besaran Bansos jika Ada Kelebihan APBN

Kompas.com - 12/07/2022, 13:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

SUBANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana menaikkan nominal bantuan sosial untuk masyarakat.

Menurut dia, hal itu akan dilakukan apabila ada kelebihan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dari pajak, dan dari penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

"Kalau ada kelebihan di APBN, dari pajak, dari PNBB, dari pungutan ekspor akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya sehingga bisa nanti akan ada tambahan-tambahan untuk mereka," ujar Jokowi usai memberikan bantuan sosial kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Fraksi PKS Minta Jokowi Tegur Zulhas Terkait Bagi Migor Sambil Kampanye

"Tambahan nominalnya (bansos)," lanjutnya.

Dia pun menegaskan, rencana menaikkan besaran bansos itu bertujuan agar daya beli masyarakat tidak menurun.

Saat ditanya berapa besaran tambahan nominal yang direncanakan, Jokowi menegaskan belum dipastikan.

"Belum," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga tidak memerinci bansos apa yang akan ditambah nominalnya.

Baca juga: Serahkan Bansos di Pasar Sukamandi Subang, Jokowi: Jangan Sampai Daya Beli Rakyat Turun

Sementara itu, bantuan yang diberikan Jokowi ke pedagang pasar dan pedagang kaki lima di Pasar Sukamandi pada Selasa adalah bantuan tambahan modal sebesar Rp 1,2 juta.

Menurut presiden, bantuan tersebut penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

"Dan juga tambahan untuk program keluarga harapan (PKH), terutama juga untuk ibu-ibu yang memiliki usaha-usaha dirumah, usaha-usaha rumahan," tambah kepala negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com