Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

Kompas.com - 05/07/2022, 17:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memprediksi, regenerasi di tubuh PDI Perjuangan kelak tak akan jauh dari trah Soekarno.

Menurut dia, setelah nantinya tak menjabat, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bakal melimpahkan kursi kepemimpinan parpol ke putra atau putrinya.

"Kalau saya melihat tetap trah Bung Karno atau darah biru ini memiliki peluang yang jauh lebih besar ketika berbicara mengenai posisi ketua umum atau faktor pengikat di internal," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Puan Maharani Sebut Ditugasi Megawati untuk Keliling Indonesia

Yunarto berpendapat, ideologi politik PDI-P sejak dulu selalu berkiblat pada sosok Proklamator Soekarno.

Oleh karenanya, kecil kemungkinan kursi tertinggi partai kelak dilimpahkan pada figur di luar garis keturunan presiden pertama RI itu.

Menurut Yunarto, PDI-P hanya akan membuka peluang bagi sosok di luar trah Soekarno dalam urusan pencalonan presiden.

Ini salah satunya dibuktikan dengan penujukan Joko Widodo sebagai presiden yang diusung partai berlambang banteng itu.

"Saya pikir kalau untuk (kursi ketua umum) PDI Perjuangan akan mengarah pada 'darah biru'. Peluang bagi sosok di luar darah biru lebih terbuka untuk posisi capres dan itu pernah ditunjukkan Bu Mega ketika memajukan Jokowi sebagai presiden," ujarnya.

Baca juga: Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Yunarto pun menilai, ditunjuknya Puan Maharani untuk mengemban sejumlah tugas kepartaian beberapa waktu belakangan merupakan upaya Megawati dalam mempersiapkan putrinya menggantikan dia kelak.

Dengan memerintahkan Puan konsolidasi dengan kader partai di daerah, Mega seakan hendak mengenalkan putrinya ke keluarga besar PDI-P dan masyarakat luas sebelum kemudian melimpahkan tongkat estafet kepemimpinan.

"Karena kita tahu partai ini masih sangat terpusat hanya pada sosok Bu Mega yang sudah puluhan tahun menjadi faktor pengikat," ucap Yunarto.

Yunarto berpandangan, Puan menjadi sosok yang potensial menggantikan Megawati di kursi ketua umum PDI-P.

Sebab, tidak hanya berpengalaman mengemban jabatan penting di partai, Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P itu pernah berada di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), lalu kini di legislatif sebagai Ketua DPR RI.

"Mungkin juga ini secara internal sebagai upaya menyiapkan Mbak Puan untuk menjadi pengganti Bu Mega di jabatan ketua umum entah kapan," kata Yunarto.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat tugas baru di partainya untuk keliling Indonesia bertemu dengan kader PDI-P di daerah. Tugas ini dimandatkan langsung oleh Megawati.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com