Salin Artikel

Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memprediksi, regenerasi di tubuh PDI Perjuangan kelak tak akan jauh dari trah Soekarno.

Menurut dia, setelah nantinya tak menjabat, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bakal melimpahkan kursi kepemimpinan parpol ke putra atau putrinya.

"Kalau saya melihat tetap trah Bung Karno atau darah biru ini memiliki peluang yang jauh lebih besar ketika berbicara mengenai posisi ketua umum atau faktor pengikat di internal," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (5/7/2022).

Yunarto berpendapat, ideologi politik PDI-P sejak dulu selalu berkiblat pada sosok Proklamator Soekarno.

Oleh karenanya, kecil kemungkinan kursi tertinggi partai kelak dilimpahkan pada figur di luar garis keturunan presiden pertama RI itu.

Menurut Yunarto, PDI-P hanya akan membuka peluang bagi sosok di luar trah Soekarno dalam urusan pencalonan presiden.

Ini salah satunya dibuktikan dengan penujukan Joko Widodo sebagai presiden yang diusung partai berlambang banteng itu.

"Saya pikir kalau untuk (kursi ketua umum) PDI Perjuangan akan mengarah pada 'darah biru'. Peluang bagi sosok di luar darah biru lebih terbuka untuk posisi capres dan itu pernah ditunjukkan Bu Mega ketika memajukan Jokowi sebagai presiden," ujarnya.

Yunarto pun menilai, ditunjuknya Puan Maharani untuk mengemban sejumlah tugas kepartaian beberapa waktu belakangan merupakan upaya Megawati dalam mempersiapkan putrinya menggantikan dia kelak.

Dengan memerintahkan Puan konsolidasi dengan kader partai di daerah, Mega seakan hendak mengenalkan putrinya ke keluarga besar PDI-P dan masyarakat luas sebelum kemudian melimpahkan tongkat estafet kepemimpinan.

"Karena kita tahu partai ini masih sangat terpusat hanya pada sosok Bu Mega yang sudah puluhan tahun menjadi faktor pengikat," ucap Yunarto.

Yunarto berpandangan, Puan menjadi sosok yang potensial menggantikan Megawati di kursi ketua umum PDI-P.

Sebab, tidak hanya berpengalaman mengemban jabatan penting di partai, Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P itu pernah berada di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), lalu kini di legislatif sebagai Ketua DPR RI.

"Mungkin juga ini secara internal sebagai upaya menyiapkan Mbak Puan untuk menjadi pengganti Bu Mega di jabatan ketua umum entah kapan," kata Yunarto.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat tugas baru di partainya untuk keliling Indonesia bertemu dengan kader PDI-P di daerah. Tugas ini dimandatkan langsung oleh Megawati.

Puan mengaku, dirinya telah berkeliling ke berbagai penjuru tanah air, mulai dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua.

"Selama ini saya muter-muter, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini mulai masuk Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua, dan lain sebagainya. Ada yang nanya Mbak Puan mau ngapain si muter-muter?" kata Puan dalam keterangannya, Senin (4/7/2022).

“Ya pertama sebagai Ketua DPP partai sebagai Ketua DPR saya ditugaskan, inget ya ditugaskan Ibu Ketua Umum (Megawati) untuk muter-muter, untuk ketemu sama keluarga besar PDI Perjuangan,” sambungnya.

Menurut Puan, tugasnya untuk berkeliling tanah air ini dalam rangka konsolidasi partai.

Sebelumnya, Megawati juga mengamanatkan Puan agar melakukan penjajakan kerja sama dengan partai politik lain guna menghadapi Pemilu 2024.

"Dan tadi saya diminta ibu ketum sebagai ketua DPR bisa ikut menjajaki kerja sama, ada silaturahmi," kata Puan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/17452141/pengganti-megawati-di-kursi-ketua-umum-pdi-p-kelak-diprediksi-dari-trah

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke