Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Hasil Pertemuan Jokowi-Zelensky, Wapres: Presiden yang Akan Umumkan

Kompas.com - 30/06/2022, 16:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan diumumkan sendiri oleh Jokowi.

Hal itu disampaikan Ma'ruf setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional XV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Mataram, Kamis (30/6/2022).

Ia ditanya awak media mengenai hasil pertemuan Jokowi dan Zelensky.

"Saya kira nanti beliau sendiri yang akan mengumumkan supaya beliau sendiri. Jadi nanti beliau yang akan menyampaikan, itu akan lebih tepat," kata Ma'ruf kepada wartawan.

Baca juga: Kepada Jokowi, Zelensky: Kehadiran Ukraina di KTT G20 Tergantung Situasi Keamanan

Sementara itu, dalam sambutannya, Ma'ruf menyebutkan bahwa lawatan Jokowi ke Ukraina dan Rusia merupakan sebuah misi perdamaian.

Ia mengatakan, perang antara Ukraina dan Rusia telah menyebabkan krisis pangan, energi, dan ekonomi.

Ma'ruf juga kembali menyampaikan doa agar Jokowi sukses menjalankan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia serta dapat kembali ke Indonesia dengan selamat.

"Mudah-mudahan, Bapak Presiden berhasil mengemban tugasnya dan selamat sampai nanti kembali ke Tanah Air," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Roy Suryo Jadikan Lieus Sungkharisma sebagai Saksi Kasus Meme Patung Sang Buddha Mirip Jokowi

Jokowi bertemu dengan Zelensky di Mayinsky, Kyiv, Ukraina, Rabu (29/6/2022) kemarin.

Hingga kini, Jokowi belum mengungkap secara detil hasil pertemuannya dengan Zelenskyy.

Beberapa hal yang sudah disampaikan Jokowi antara lain bahwa dalam pertemuan itu ia mengundang Zelensky untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com