Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyindir partai politik (parpol) yang enggak berkoalisi dengan partai tertentu menjelang tahun politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, partainya justru terbuka berkoalisi dengan partai politik yang memiliki kebijakan mengedepankan kesejahteraan rakyat kecil.

"Kami tentu akan memilih berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat," kata Herzaky dalam keterangannya, Minggu (26/6/2022).

Baca juga: Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Herzaky kemudian membandingkan situasi negara pada saat pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Pada periode SBY, Herzaky mengatakan, prioritas partainya mendukung pemerintahan pada periode 2004-2014 adalah membela dan memperjuangkan hak-hak aspirasi rakyat kecil.

"Rakyat tidak perlu antri minyak goreng. Harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini," ucapnya.

Di era SBY ini juga, Herzaky mengeklaim angka kemiskinan turun drastis karena terlihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin hampir 9 juta orang.

"Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati. Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. Artinya, ada pengurangan sangat signifikan," klaim Herzaky.

Baca juga: AHY Sebut Demokrat-Gerindra Punya Pandangan Sama: RI Harus Maju

Sementara, Herzaky mengatakan bahwa 5 tahun pertama era Jokowi memimpin, angka penduduk miskin berkisar 24-26 juta. Jumlah tersebut tak jauh berbeda pada era SBY.

Selanjutnya, awal periode kedua Jokowi, Herzaky mengatakan, angka penduduk miskin sempat mencapai 28 juta orang karena pandemi, dan kini turun lagi jadi 26 juta.

"Begitu pula dengan pengangguran. 10 tahun pemerintahan SBY, pengangguran turun 3 jutaan. Era Jokowi 5 tahun pertama, hanya turun 140 ribuan. Bahkan, ketika pandemi, melonjak drastis penganggurannya," tutur Herzaky.

Baca juga: Ditanya Soal Persentase Gerindra Berkoalisi dengan Demokrat, Prabowo: Wartawan yang Tebak Nanti

Karena itu, Herzaky mengatakan, Demokrat akan berkoalisi dengan mempertimbangkan partai politik yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat untuk 2024-2029.

Herzaky menerangkan, upaya yang pro-rakyat itu meliputi, penanganan harga sembako yang terjangkau, harganya stabil dan stok selalu tersedia, serta angka kemiskinan dan pengangguran berkurang drastis.

Kendati demikian, Herzaky menegaskan bahwa Demokrat sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal dan pilihan dari setiap partai untuk menentukan keinginan berkoalisi.

"Karena itu, kami juga berharap, independensi, kemandirian, mekanisme internal, dan pilihan kami dalam menentukan rekan koalisi atau kerja sama menuju 2024, dihormati dan dihargai pula," tegasnya.