Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/06/2022, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, jika Partai Nasdem berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tidak akan menimbulkan perbedaan pandangan politik di partai koalisi pemerintahan.

Bahkan, menurutnya, Nasdem tidak akan lantas dikucilkan oleh partai koalisi meskipun partai itu nantinya jadi berkoalisi dengan dua partai oposisi yaitu PKS dan Demokrat.

"Koalisi yang dibentuk (Nasdem-Demokrat-PKS) tidak lantas Nasdem keluar dari koalisi pemerintah saat ini, tetapi itu untuk 2024. Sehingga tidak miliki pengaruh pada pemerintahan saat ini," kata Dedi dihubungi Kompas.com, Minggu (26/6/2022).

Baca juga: Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Sebaliknya, Dedi beranggapan justru Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-Partai Amanat Nasional (PAN)-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bisa mengancam soliditas koalisi pemerintah.

Pasalnya, ketiga pemimpin koalisi itu merupakan menteri dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) Ma'ruf Amin yaitu Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Ketum PPP sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa.

"Karena mereka (KIB) dipimpin oleh anggota kabinet, memungkinkan berpengaruh pada kinerja,"  ucap Dedi.

Baca juga: Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Jika koalisi Nasdem-Demokrat-PKS terbentuk, kata Dedi, hal ini juga tak akan berpengaruh pada sikap politik dua partai oposisi pemerintah saat ini, Demokrat dan PKS. 

"Demokrat tetap berada di luar pemerintahan, bahkan tetap berseberang pembelaan dengan Nasdem, meskipun ada hal kompromistis yang berkaitan dengan kemitraan politik 2024," pungkasnya.

Sehingga, koalisi yang terjadi murni hanya untuk kepentingan di tahun 2024, sebagai upaya untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Diketahui, dua hari berturut-turut, Partai Nasdem aktif menerima kunjungan politik dari dua partai politik (parpol).

Hari pertama, Rabu (22/6/2022), jajaran elite PKS menyambangi Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com