Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dio Dwi Saputra
Pegawai Negeri Sipil

Seorang Statistisi dan Pemerhati Sejarah

Kepulauan Riau dan Malaysia Serumpun Bersaudara

Kompas.com - 23/06/2022, 16:48 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BEBERAPA hari yang lalu, warga Indonesia dikejutkan dengan klaim mantan pejabat negeri jiran tentang pernyataan kontroversialnya bahwa sebagian wilayah Indonesia harus dikembalikan ke Malaysia.

Dialah Mahathir Mohamad, seorang politikus senior, mantan Perdana Menteri Malaysia yang melontarkan pernyataan tersebut.

Di dalam pidatonya dalam acara di Selangor, Mahathir menyampaikan kalimat bahwa Singapura dan Kepulauan Riau harus dikembalikan kepada Malaysia, karena mereka adalah Tanah Melayu.

Tentunya pernyataan ini menimbulkan berbagai respons, baik pro dan kontra. Sebagian yang kontra menyayangkan pernyataan ini karena dilontarkan oleh seorang public figure dan di dalam sebuah forum.

Namun, ada pula beberapa pihak yang berpendapat bahwa hal ini adalah sebuah kewajaran karena menurut sejarah, Singapura, Kepulauan Riau dan Malaysia adalah satu kesatuan kerajaan.

Namun, berdasarkan referensi sejarah yang tersedia, meskipun wilayah di Semenanjung Malaya adalah satu kerajaan, tetapi memiliki nilai sejarah yang terpisah.

Jika mengupas lebih dalam terkait sejarah kerajaan ini, kita dapat memulainya dari Kerajaan Johor Riau.

Wilayah Kerajaan Johor Riau mencakup wilayah Johor sekarang, Pahang, Selangor, Singapura, Kepulauan Riau, Riau daratan dan Jambi.

Singkat cerita, terjadilah perebutan kekuasaan antara dua putra sultan Johor Riau. Situasi ini diperparah dengan adanya pengaruh dari Inggris dan Belanda yang memihak masing-masing putra sultan.

Pada akhirnya diadakanlah Perjanjian Traktat London yang isinya menyatakan bahwa wilayah Kerajaan Johor Riau yang berada di Semenanjung Malaya berada di bawah pengaruh Inggris, sedangkan wilayah yang berada di Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya berada di bawah pengaruh Belanda.

Akibat dari perjanjian ini, pada tahun 1824, Kerajaan Johor Riau pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Johor yang berkedudukan di Singapura dan Kerajaan Riau Lingga yang berkedudukan di Daik Lingga.

Dari cuplikan sejarah di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah di Semenanjung Malaya memiliki keterikatan historis yang kuat.

Sehingga tidak layak pula untuk mengutarakan bahwa Singapura dan Kepulauan Riau adalah milik negara Malaysia, ataupun sebaliknya.

Hal ini dikarenakan sejarah tersebut berlangsung sebelum dibentuknya negara-negara ini.

Ketika telah lahirnya sebuah negara, maka wilayah yang berada di negara tersebut tidak boleh diklaim oleh negara lain, meskipun satu rumpun dan satu kultur.

Alangkah lebih bijaknya bagi public figure untuk tidak mengutarakan pernyataan yang dapat memicu keretakan hubungan antar negara tetangga.

Kita juga sebagai warga negara yang baik, ketika dihadapkan dengan berita seperti ini juga harus melakukan penelusuran dan menyampaikan kegelisahan atas penyataan tersebut dengan berlandaskan fakta.

Setelah kejadian ini, diharapkan Indonesia, Malaysia dan Singapura tetap saling bersinergi dalam kerja sama di berbagai bidang. Kita bertiga adalah serumpun bersaudara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com