Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Multipartai Sederhana dan Ekstrem

Kompas.com - 23/06/2022, 02:00 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela

Penulis

KOMPAS.com - Sistem kepartaian yang dianut sebuah negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multipartai.

Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga membentuk koalisi dengan partai lain.

Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan.

Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat. Di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat.

Sistem multipartai terbagi ke dalam dua kategori yaitu sistem multipartai sederhana dan sistem multipartai ekstrem.

Baca juga: Dampak Sistem Multipartai pada Masa Demokrasi Liberal

Sistem Multipartai Sederhana

Sistem multipartai sederhana adalah sistem kepartaian lebih dari dua partai tetapi tidak terlalu banyak partai yang hidup dan mengikuti pemilu.

Pada sistem multipartai sederhana, partai yang akan mengikuti pemilu diharapkan hanya lima partai saja karena dengan lima partai, penghargaan terhadap kebebasan berpendapat dapat berjalan baik.

Sistem multipartai sederhana mengasumsikan bahwa partai-partai yang ada dapat mewakili partikulturalisme kepentingan, golongan, dan kelas dalam masyarakat.

Dalam sistem multipartai sederhana, kompetisi berjalan lebih dinamis tetapi fokus hanya pada partai yang terbatas, sehingga tidak membingungkan masyarakat.

Jika partai pemenang pemilu tidak memenuhi syarat untuk memerintah, maka ia dapat melakukan koalisi terbatas dengan partai lain. Koalisi ini masih memberikan stabilitas agar pemerintahan berjalan secara efektif.

Baca juga: Sistem Kepartaian: Partai tunggal, Dwi Partai, dan Multipartai

Sistem Multipartai Ekstrem

Sistem multipartai ekstrem adalah sistem kepartaian dengan jumlah partai yang banyak. Pendirian partai politik tidak dibatasi. Syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilu tidak diperketat.

Salah satu konsekuensi dalam penerapan sistem multipartai ekstrem adalah tingkat pelembagaan sistem kepartaian rendah. Akibatnya, gejala perpecahan internal partai sangat kuat.

Karakteristik lain dari sistem multipartai ekstrem adalah terfragmentasinya kekuatan politik dalam parlemen. Fenomena persaingan antarparpol di dalam dan di luar parlemen akan menghiasi dinamika politik multipartai.

Berikut kelemahan sistem multipartai ekstrem:

  • Pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil.
  • Program pemerintah kurang berjalan dengan efektif.
  • Ideologi partai politik tidak lagi melandasi konstitusi negara atau falsafah hidup bangsa karena cenderung lamban dalam mengembangkan ekonomi makro maupun mikro.
  • Mengurangi fungsi nasionalisme dalam suatu negara.
  • Belum pernah melahirkan negara yang super power.

Sedangkan, kelebihan dari sistem multipartai ekstrem adalah:

  • Setiap individu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik.
  • Kontrol sosial lebih banyak dilakukan oleh partai-partai politik.
  • Memberikan alternatif pilihan pada warga negara.
  • Pilihan ada pada warga negara.

 

Referensi

  • Jurdi, Fajlurrahman. 2020. Pengantar Hukum Partai Politik. Jakarta: Penerbit Kencana
  • Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com